JAKARTA, KataIKN.com — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memetakan 16 kementerian/lembaga prioritas untuk gelombang awal pemindahan ASN ke IKN. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan proses itu mulai berjalan pada 2026 dengan fokus awal pada birokrat teknis setingkat eselon I agar operasional di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) lebih cepat terbentuk.
Basuki menyampaikan hal itu saat ditemui di Kompleks Parlemen RI pada Kamis (11/6/2026). Menurut dia, daftar instansi prioritas sudah diserahkan kepada Kementerian PAN-RB untuk asesmen final sehingga tahap perpindahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Kementerian dan lembaga prioritas itu jika mengacu Perpres 79/2025 sudah mulai tahun ini [dipindahkan],” kata Basuki. Ia menambahkan, “Jadi sudah dimasukkan ke PAN-RB untuk diakses, kalau di input dari kami sudah.”
Fokus awal bukan menteri, melainkan ASN teknis
Gelombang pertama perpindahan tidak diarahkan untuk memindahkan jajaran menteri kabinet. OIKN justru mendahulukan ASN teknis dan pejabat setingkat eselon I yang berkaitan langsung dengan pembangunan kawasan, penataan lahan, konektivitas, serta dukungan hunian dan layanan dasar di IKN.
Langkah ini dipilih agar aktivitas pemerintahan di KIPP berjalan lebih fungsional, bukan sekadar simbolik. Dalam skema tersebut, kementerian yang menangani kehutanan, agraria, pekerjaan umum, perumahan, dan transportasi dinilai paling mendesak untuk hadir pada tahap awal.
Instansi prioritas disiapkan untuk menopang operasional KIPP
Beberapa instansi yang disebut berada dalam prioritas awal antara lain Kementerian Kehutanan, ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Perhubungan. Peran mereka dinilai langsung berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan, pengadaan tanah, pembangunan infrastruktur, penyediaan hunian, hingga dukungan operasional bandara IKN.
Skema ini sejalan dengan kebutuhan percepatan pembangunan pusat pemerintahan baru, termasuk proyek kawasan legislatif yang belakangan dilaporkan terus bergerak. Sebelumnya, OIKN juga menyebut progres gedung DPR di IKN capai 10 persen, sementara kebutuhan pembiayaan tambahan untuk mengejar target 2028 juga sudah disampaikan melalui usulan tambahan anggaran Rp15,5 triliun.
Target ibu kota politik 2028
Mengacu pada Perpres 79 Tahun 2025, pemerintah menargetkan IKN mulai beroperasi sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028. Dalam kerangka itu, jumlah ASN yang disiapkan untuk berpindah berkisar 1.700 hingga 4.100 orang, tergantung hasil penilaian akhir dan kesiapan ekosistem pemerintahan.
Dengan pendekatan bertahap ini, OIKN tampak ingin memastikan bahwa fungsi pemerintahan yang paling dibutuhkan hadir lebih dahulu di Nusantara. Artinya, pemindahan ASN ke IKN tidak hanya soal perpindahan orang, tetapi juga tentang memastikan pelayanan, pengambilan keputusan, dan operasional proyek strategis berjalan efektif sejak fase awal.
Rencana tersebut juga mendapat konteks politik yang lebih kuat setelah dukungan percepatan pembangunan Nusantara kembali ditegaskan dalam pemberitaan sebelumnya, sementara laporan Bisnis.com mencatat instansi teknis menjadi prioritas karena paling krusial bagi percepatan pembangunan dan operasional lapangan.
