KATAIKN.COM, NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengusulkan tambahan anggaran Rp15,5 triliun untuk tahun anggaran 2027 agar pembangunan IKN tetap bergerak menuju target sebagai ibu kota negara pada 2028. Usulan itu disampaikan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Kamis, 11 Juni 2026.
Basuki menjelaskan kebutuhan anggaran OIKN pada 2027 mencapai Rp22,2 triliun, sementara pagu indikatif yang sudah tersedia baru Rp6,7 triliun. “Dari total kebutuhan anggaran Otorita IKN tahun 2027 sebesar Rp22,2 triliun telah dialokasikan dalam pagu indikatif sebesar Rp6,7 triliun sehingga masih terdapat kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp15,5 triliun,” ujarnya.
Tambahan anggaran dibagi untuk tahap kedua dan ketiga
Menurut Basuki, tambahan anggaran tersebut terdiri atas Rp7,4 triliun untuk melanjutkan pembangunan tahap kedua pada periode 2025-2027. Sementara sekitar Rp8 triliun lainnya disiapkan untuk tahap ketiga melalui skema kontrak tahun jamak 2026-2028.
Tambahan dana itu dipakai untuk menuntaskan kawasan legislatif dan yudikatif, hunian, jalan akses, serta infrastruktur pendukung lain agar fungsi pemerintahan di IKN bisa berjalan. OIKN menilai percepatan ini penting supaya target dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tetap bisa dikejar.
Basuki juga mengungkapkan bahwa pada 2026 OIKN masih membutuhkan tambahan Rp3,2 triliun untuk melanjutkan proyek konstruksi yang sudah berjalan. Saat ini, progres fisik pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif disebut sudah menyentuh sekitar 10 persen.
Kebutuhan total hingga 2028 capai Rp48,8 triliun
Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran pembangunan kawasan legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukung IKN hingga 2028 mencapai Rp48,8 triliun. Anggaran tersebut, kata Basuki, sudah mendapatkan persetujuan Presiden dalam rapat terbatas pada Februari 2025 dan dibagi ke dalam tiga tahap pembangunan.
Untuk konteks pengembangan ekosistem Nusantara, pembaca juga dapat melihat langkah Otorita IKN menggandeng empat kampus untuk penguatan SDM dan riset. Detail awal usulan tambahan anggaran ini sebelumnya terungkap dalam laporan rapat kerja Komisi II DPR RI.
