Samarinda — Belanja pemerintah pusat di Kalimantan Timur (Kaltim) pada semester I 2026 kembali menunjukkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menjadi penopang utama belanja negara di daerah ini.
Data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim yang disampaikan di Samarinda, Minggu (27/7/2026), menunjukkan serapan belanja pemerintah pusat di Kaltim mencapai Rp9,04 triliun atau 50,70 persen dari pagu. Dari total itu, belanja modal sebesar Rp4,56 triliun menjadi komponen terbesar.
Jalan dan jembatan pendukung IKN serap porsi terbesar
“Realisasi ini didominasi oleh belanja modal sebesar Rp4,56 triliun atau 48,42 persen dari pagu. Sebagian besar untuk pembangunan jalan dan jembatan pendukung infrastruktur IKN,” ujar Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltim Tjahjo Purnomo.
Selain belanja modal, belanja pegawai tercatat Rp2,99 triliun atau 65,26 persen dari pagu, sedangkan belanja barang mencapai Rp1,48 triliun atau 38,86 persen. Di sisi transfer ke daerah (TKD), penyaluran mencapai Rp10,61 triliun atau 48,09 persen dari pagu.
APBN tetap jadi penggerak ekonomi regional
Menurut Tjahjo, penyaluran TKD masih ditopang oleh dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), dan dana desa. Untuk pembiayaan pelaku usaha, realisasi kredit usaha rakyat (KUR) tercatat Rp2,13 triliun kepada 26.962 debitur, sedangkan pembiayaan ultra mikro (UMi) mencapai Rp35,58 miliar kepada 5.663 debitur.
“Hal ini mencerminkan peran nyata APBN sebagai motor penggerak utama yang tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga aktif mendorong momentum pertumbuhan ekonomi regional yang optimis, inklusif, dan berkelanjutan,” kata dia.
Dalam konteks pembangunan IKN, angka tersebut menegaskan bahwa belanja negara masih mengalir kuat ke proyek-proyek infrastruktur strategis, mulai dari jalan, jembatan, hingga fasilitas penunjang kawasan. Untuk pembaruan lain seputar pembangunan Nusantara, pembaca bisa mengikuti rubrik IKN Terkini.
Rincian konteks kebijakan fiskal di Kaltim juga bisa dibandingkan dengan laporan sebelumnya tentang rekrutmen tim profesi ahli Otorita IKN yang menunjukkan aktivitas pembangunan di kawasan ini terus berjalan.
Untuk dokumen sumber, ANTARA merilis laporan lengkapnya pada 27 Juli 2026 dengan penekanan pada serapan APBN dan infrastruktur pendukung IKN.
