PENAJAM PASER UTARA — Safari Jumat di Masjid Istiqomah, Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, pada Jumat, 24 April 2026, menjadi panggung bagi Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor untuk menyampaikan pesan penting soal dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Di hadapan Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, Sekda Tohar, jajaran pemerintah daerah, dan warga setempat, Mudyat menegaskan bahwa perubahan besar di wilayah penyangga harus diimbangi dengan desa yang semakin kuat dan mandiri.
Menurut Mudyat, kehadiran IKN memang menjadi kebanggaan bersama. Namun, pemerintah daerah tidak boleh membiarkan manfaat pembangunan hanya terasa di kawasan inti. Ia mengingatkan agar kesenjangan antara pusat IKN dan masyarakat sekitar tidak melebar. “Pembangunan IKN ini luar biasa dan menjadi kebanggaan, tetapi kita juga harus memastikan tidak ada kesenjangan yang terlalu jauh antara kawasan inti dan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, Mudyat menyebut dampak pembangunan mulai terasa di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, hingga infrastruktur. Karena itu, Pemkab PPU terus berkoordinasi dengan Otorita IKN serta pemerintah provinsi dan pusat untuk mencari solusi. Ia juga membuka opsi dukungan dari dunia usaha melalui CSR dan investasi pihak ketiga jika kemampuan APBD tidak cukup menopang kebutuhan lapangan. “Kalau APBD tidak mampu, kita cari dari provinsi, pusat, bahkan CSR atau investasi pihak ketiga. Yang penting pembangunan tetap berjalan,” tegasnya.
Ia menilai desa-desa di sekitar Sepaku perlu memiliki kemandirian ekonomi agar tidak sepenuhnya bergantung pada dana transfer pemerintah. BUMDes, kerja sama antardesa, serta penguatan potensi lokal di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan disebutnya sebagai langkah yang harus digerakkan lebih serius. “Desa harus mulai mandiri, menggali potensi masing-masing, baik di sektor pertanian, perkebunan, maupun perikanan,” kata Mudyat.
Sekretaris Daerah PPU Tohar dalam kesempatan yang sama menyoroti penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Tahun Anggaran 2025 yang ikut terdampak perubahan fiskal. Ia meminta para kepala desa mendapat pendampingan agar program yang sudah disusun bisa disesuaikan dengan kemampuan pendapatan. “Saya minta ada fasilitasi dan mentoring kepada kepala desa dalam melakukan penyesuaian APBDes, karena ini juga dialami di tingkat kabupaten. Program yang sudah direncanakan harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan,” ujarnya.
Tohar menambahkan, peran aparat kewilayahan sangat penting untuk memastikan kolaborasi berjalan di lapangan, termasuk melalui gerakan lingkungan Asri serta gotong royong warga. Menurutnya, Safari Jumat tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga forum menyerap aspirasi warga Sepaku yang kini berada di garis depan perubahan akibat pembangunan IKN. Dengan pendekatan itu, Pemkab PPU berharap pembangunan fisik dan penguatan sosial ekonomi bisa berjalan beriringan di wilayah penyangga Nusantara.
