KATAIKN.COM — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut pertumbuhan ekonomi Penajam Paser Utara (PPU) mencapai 19,9 persen seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara. Capaian itu disampaikan dalam forum Jumat Belajar ASN Otorita IKN pada 5 Juni 2026, saat OIKN menilai efek ekonomi kawasan mulai terasa di daerah penyangga terdekat.
Direktur Perencanaan Makro Otorita IKN Pungky Widiaryanto mengatakan IKN sejak awal tidak hanya dirancang sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi Kalimantan Timur dan wilayah sekitarnya.
Pertumbuhan ekonomi PPU naik 19,9 persen
Menurut Pungky, berbagai aktivitas pembangunan di kawasan Nusantara memicu masuknya investasi, pembangunan infrastruktur, dan kenaikan aktivitas ekonomi lokal. Dari kajian dampak ekonomi melalui fasilitas pendukung penerapan skema pendanaan (PPSP), PPU mencatat pertumbuhan ekonomi 19,9 persen.
“IKN sejak awal tidak hanya dirancang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendorong pembangunan regional,” kata Pungky.
OIKN juga mencatat tingkat kemiskinan di PPU turun 0,45 persen dibandingkan periode sebelum pembangunan IKN dimulai. Temuan itu memperkuat klaim bahwa manfaat ekonomi mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar ibu kota baru.
Efek limpahan menjalar ke Balikpapan, Samarinda, dan Kukar
Selain PPU, OIKN menilai Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara ikut merasakan dampak pembangunan IKN. Balikpapan disebut berperan sebagai gerbang investasi, sementara Samarinda dan Kukar menikmati efek limpahan ekonomi dari aktivitas pembangunan dan rantai pasok kawasan.
Tren itu sejalan dengan dinamika ekonomi daerah yang sebelumnya juga tercermin pada laporan inflasi Balikpapan dan deflasi PPU pada Mei 2026, yang menunjukkan pergerakan ekonomi penyangga IKN makin aktif.
Greater Nusantara jadi kerangka kolaborasi
OIKN kini mendorong konsep Greater Nusantara yang mencakup IKN, Balikpapan, Samarinda, PPU, dan Kutai Kartanegara. Kerja sama antardaerah diarahkan pada transportasi, logistik, tenaga kerja, pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi daerah.
“IKN tidak dapat berkembang secara optimal tanpa dukungan wilayah di sekitarnya,” ujar Pungky. Ia menegaskan kolaborasi fleksibel lintas daerah menjadi kunci agar Nusantara tidak berhenti sebagai pusat pemerintahan, melainkan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.
Informasi lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan ibu kota baru dapat diakses melalui laman resmi Otorita IKN.
