SAMARINDA — Pemerintah Kota Samarinda mengonfirmasi total utang daerah saat ini telah mencapai sekitar Rp400 miliar. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut beban utang tersebut muncul sebagai dampak dari penyesuaian kebijakan dan efisiensi anggaran yang dilakukan di tengah tahun berjalan.
“Prioritas kebijakan anggaran tahun ini kami fokuskan pada penyelesaian kewajiban utang daerah sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal pemerintah kota,” ujar Andi Harun di Samarinda, Jumat (29/5/2026).
Penyebab Membengkaknya Utang
Andi Harun menjelaskan, saat penyusunan anggaran dilakukan, pemerintah telah menetapkan sejumlah program berdasarkan proyeksi pendapatan yang tersedia. Namun, ketika terjadi penyesuaian fiskal di tingkat nasional yang berdampak pada daerah, muncul selisih antara belanja yang sudah dirancang dengan realisasi penerimaan.
“Dalam pelaksanaan APBD terdapat penyesuaian kebijakan dan efisiensi anggaran. Sementara belanja telah dirancang berdasarkan proyeksi penerimaan sebelumnya, sehingga ketika terjadi perubahan, timbul kesenjangan,” jelasnya.
Tetap Jalan untuk Pelayanan Publik
Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, pemerintah kota tetap memilih menjalankan sejumlah program yang telah direncanakan. Langkah tersebut diambil agar pelayanan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Andi menilai, menghentikan atau menunda seluruh belanja justru berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih besar terhadap jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik.
“Pemerintah tetap harus memastikan kewajiban belanja yang telah direncanakan dapat diselesaikan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” katanya.
Fokus Pelunasan di Tahun 2026
Kondisi tersebut membuat sebagian besar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini difokuskan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang. Pemerintah kota menilai langkah ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah dalam jangka menengah.
Sebelumnya, sejumlah kota dan kabupaten di Indonesia juga menghadapi tekanan fiskal serupa pasca penyesuaian kebijakan anggaran nasional. Samarinda menjadi salah satu kota di Kalimantan Timur yang secara terbuka mengakui beban utang daerah dan memilih jalur pelunasan sebagai prioritas utama.
Baca juga: Kemendagri dan BPK Telusuri Anggaran Rujab hingga Fasilitas Gubernur Kaltim Rp25 Miliar
