Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar.
Forum yang berlangsung pada Jumat (14/3/2025) di Ruang Rapat Martadipura Lantai 1 Bappeda, Kompleks Perkantoran Bupati Kukar, dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono. Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Bapenda Provinsi Kaltim, jajaran Bapenda dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kukar, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Forum ini digelar sebagai bentuk pelaksanaan amanah Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi. Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Dalam sambutannya, Sunggono menekankan bahwa forum ini harus berfokus pada strategi peningkatan PAD dengan mengoptimalkan potensi pendapatan dari berbagai sektor. Salah satu langkah konkret yang ditekankan adalah mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) yang tidak berjalan efektif, seperti Perda Rumah Walet.
“Kita ingin melalui forum ini tumbuh kesadaran dan kepedulian yang sama untuk meningkatkan PAD. Apalagi, ketergantungan Kukar terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan dan migas harus segera dikurangi karena sifatnya yang sementara,” tegas Sunggono.
Menurutnya, optimalisasi PAD juga harus dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan aset daerah dan merealisasikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan lebih baik.
Forum ini tidak hanya bertujuan untuk menyelaraskan program kerja antar perangkat daerah, namun juga memastikan tidak adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan program. Beberapa tujuan utama dari forum ini antara lain:
- Sinkronisasi Program: Mengintegrasikan perencanaan lintas sektor untuk memastikan semua perangkat daerah saling mendukung.
- Menjaring Aspirasi: Melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta, dalam penyusunan kebijakan.
- Penyelarasan Kebijakan Nasional dan Provinsi: Mengharmoniskan rencana kerja daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
- Efisiensi dan Efektivitas Anggaran: Menghindari duplikasi anggaran serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Mendorong tata kelola pemerintahan berbasis hasil (performance-based budgeting).
- Penguatan Kolaborasi: Menyatukan visi setiap OPD dalam upaya mengatasi masalah-masalah lintas sektor seperti kemiskinan dan ketimpangan pembangunan.
Sunggono juga berharap forum ini mampu menghasilkan Dokumen Hasil Kesepakatan, Berita Acara, dan Rekomendasi Forum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi tindak lanjut.
“Dari kegiatan ini, saya berharap tercipta sinergi yang kuat dan komitmen yang jelas antar perangkat daerah dalam melaksanakan program yang telah disepakati. Selain itu, percepatan implementasi program dengan pembagian tugas yang terarah juga sangat diperlukan,” ujar Sunggono mengakhiri.
Forum Lintas Perangkat Daerah ini menjadi langkah strategis Pemkab Kukar dalam memastikan seluruh program dapat berjalan efektif sekaligus mendorong peningkatan PAD secara signifikan. (Adv/Diskominfo Kukar)
