Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berkomitmen dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting melalui pembangunan infrastruktur dasar. Fokus utama mereka adalah penyediaan air bersih, sanitasi, serta rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat yang membutuhkan.
Plt Kepala Disperkim Kukar, M. Aidil, menegaskan bahwa program tahun ini lebih diprioritaskan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan stunting, yang menjadi bagian penting dari tugas dan fungsi dinasnya. “Kami memprioritaskan penyediaan sarana air bersih, sanitasi, serta perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) agar masyarakat dapat menikmati hunian yang lebih layak,” jelasnya.
Program pembangunan RLH ini diterapkan di berbagai kecamatan, termasuk di wilayah Jembatan Manila yang menjadi pusat perhatian dalam pengembangan fasilitas kesejahteraan masyarakat. Pembangunan rumah berbeda dilakukan berdasarkan data RBPK agar bantuan dapat tepat sasaran dan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.
Selain itu, Disperkim Kukar juga sedang melaksanakan program relokasi bagi korban bencana longsor di Desa Muay, Kecamatan Kembang Janggut. Proses pematangan lahan tengah dilakukan sebagai persiapan pembangunan perumahan bagi warga yang terdampak bencana. “Tahun ini, kami menargetkan pembangunan 200 unit rumah layak huni sekaligus merelokasi warga terdampak longsor di Desa Muay. Kami ingin memastikan masyarakat yang mengalami musibah dapat segera memperoleh tempat tinggal yang aman dan layak,” ungkap M. Aidil.
Disperkim Kukar juga menekankan pentingnya penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Kurangnya akses terhadap fasilitas tersebut kerap menjadi penyebab utama tingginya angka stunting dan penyakit berbasis lingkungan. Untuk itu, mereka terus mengupayakan pembangunan yang mampu mengatasi permasalahan tersebut secara signifikan.
Dalam pelaksanaannya, Disperkim Kukar menggandeng berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, sektor swasta, hingga masyarakat setempat. Pendekatan partisipatif diambil agar pembangunan yang dilakukan dapat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di lapangan.
“Fokus kita sesuai arahan Bupati Kukar adalah menuju zero stunting, sehingga pembenahan sanitasi di pemukiman menjadi prioritas utama,” ujar M. Aidil.
Dampak positif dari program ini diharapkan dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan peningkatan akses air bersih dan sanitasi, kualitas hidup masyarakat akan lebih baik, dan angka stunting serta penyakit berbasis lingkungan dapat ditekan secara signifikan.
Selain itu, pembangunan rumah layak huni diyakini dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Masyarakat yang memiliki hunian layak akan lebih produktif dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Tak hanya itu, program ini juga turut menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi, memberikan dampak ekonomi yang positif bagi daerah.
Melalui program-program prioritas ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, tertata, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya. Disperkim Kukar berkomitmen untuk terus melaksanakan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap tahun ini bisa lebih progresif dan lebih baik dari tahun sebelumnya, sehingga angka stunting dapat menurun dan pemukiman di Kukar bisa tertata dengan baik,” tutup M. Aidil. (Adv/Diskominfo Kukar)
