Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin (2/6/2025) di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, menjadi sorotan karena mempertemukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam suasana yang akrab dan penuh canda.
Pertemuan itu dinilai istimewa mengingat latar belakang ketegangan politik antara keduanya, terutama setelah Gibran dipecat dari PDI-P lantaran mencalonkan diri sebagai wakil presiden di Pilpres 2024 tanpa restu partai.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang turut hadir dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa Gibran dan Megawati sempat mengobrol dan bercanda di ruang tunggu sebelum upacara dimulai.
“Bercanda di antara kita. Yang ada di (ruang) holding ada saya, ada Pak Prabowo,” kata Muzani. Selain itu, Gibran juga menunjukkan perhatian dengan menanyakan kondisi kesehatan Megawati.
Pertemuan itu memunculkan spekulasi mengenai meredanya friksi antara keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PDI-P. Namun, menurut pengamat politik Agung Baskoro dari Trias Politika Strategis, persoalan utama sebenarnya tidak terletak pada hubungan Gibran dan Megawati secara pribadi, melainkan pada ketegangan antara Megawati dan Jokowi yang lebih kompleks.
Ia menilai relasi Gibran dan Megawati secara personal tidak bermasalah, namun konflik politik yang terjadi selama Pilpres 2024 lebih bersifat struktural dan menyasar Jokowi sebagai tokoh utama.
Agung menilai jika ke depan PDI-P memutuskan untuk menjadi mitra strategis pemerintahan Prabowo Subianto, itu lebih dipengaruhi oleh kalkulasi politik dan kasus hukum, bukan karena relasi Gibran semata. Menurutnya, sikap akrab dalam forum formal seperti Hari Lahir Pancasila lebih mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi.
Senada, pengamat dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai keakraban Gibran dan Megawati hanya sebatas simbol politik. Ia menyebut, momen tersebut tak akan serta-merta menghapus fakta pemecatan Gibran dari PDI-P. Bahkan menurutnya, kecil kemungkinan PDI-P akan kembali mengusung Gibran dalam kontestasi politik, setidaknya dalam waktu dekat.
“Ini hanya bahasa politik yang muncul di permukaan, bukan berarti pintu rujuk benar-benar terbuka,” ujar Adi.
