Mahkamah Konstitusi Thailand resmi menskors Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya pada Selasa (1/7/2025) setelah menerima petisi dugaan pelanggaran etik. Keputusan tersebut diambil secara bulat oleh sembilan hakim, dengan tujuh di antaranya mendukung penangguhan sementara selama proses penyelidikan berlangsung.
Langkah hukum ini dipicu bocornya percakapan telepon antara Paetongtarn dan Presiden Senat Kamboja, Hun Sen, yang terekam pasca insiden perbatasan berdarah pada akhir Mei lalu. Dalam peristiwa tersebut, seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak dengan militer Thailand.
Rekaman itu memunculkan kritik luas. Paetongtarn dianggap terlalu kompromistis dalam menyikapi konflik, bahkan disebut melemahkan posisi militer Thailand.
Salah satu yang disorot adalah komentarnya soal komandan militer regional yang selama ini dikenal vokal terhadap Kamboja. Sikap sang perdana menteri dinilai kalangan nasionalis sebagai pengkhianatan terhadap prinsip kedaulatan negara.
“Kalau ditanya apakah saya khawatir? Ya, saya khawatir,” kata Paetongtarn sehari sebelum keputusan dibacakan. “Tapi saya akan mengikuti proses hukum.”
Gejolak politik pun tak terhindarkan. Ribuan demonstran, mayoritas dari kelompok nasionalis, turun ke jalan pada Sabtu (29/6) menuntut pengunduran dirinya.
Tekanan politik makin membesar setelah Partai Bhumjaithai menarik diri dari koalisi dan mengosongkan sejumlah pos kunci di kabinet, termasuk jabatan Wakil Perdana Menteri.
Menanggapi situasi tersebut, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn pada hari yang sama menandatangani dekrit perombakan kabinet. Langkah itu mempertegas pergeseran kekuasaan yang tengah berlangsung di Bangkok.
Selain Mahkamah Konstitusi, Paetongtarn kini juga berada di bawah radar Komisi Nasional Anti-Korupsi (NACC) yang tengah menyelidiki dugaan pelanggaran etik lain. Jika hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran berat, posisinya sebagai perdana menteri bisa berakhir secara permanen.
Ketidakpastian politik ini datang di tengah memanasnya hubungan Thailand-Kamboja dan berpotensi mengguncang stabilitas regional, di saat Bangkok tengah berusaha meredam krisis kepercayaan di dalam negeri.
