Presiden Prabowo Subianto kembali memberi dorongan penting bagi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pada 27 April 2026, desain kawasan legislatif dan yudikatif di Nusantara disebut sudah ditandatangani, dan Otorita IKN mulai menyiapkan lahan untuk gedung MPR-DPR di area strategis tersebut.
Langkah ini menandai pergeseran baru pembangunan IKN dari tahap perencanaan menuju penguatan fungsi politik negara. Kawasan legislatif dan yudikatif diproyeksikan menjadi pelengkap ekosistem pemerintahan setelah Istana Negara, kantor otorita, dan sejumlah infrastruktur dasar lain dibangun lebih dulu.
Ketua Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan keputusan tersebut memberi kepastian arah pembangunan. Menurut dia, Presiden menekankan agar rancangan kawasan itu tidak sekadar megah, tetapi juga memancarkan karakter ketegasan institusi negara.
“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujar Basuki.
Basuki menjelaskan, rancangan yang kini dipakai bukan muncul secara tiba-tiba. Pembangunan kawasan itu sudah dikontrak sejak akhir 2025, lalu mengalami penyesuaian pada awal 2026 mengikuti arahan Presiden. Untuk menyempurnakan desain, tim juga mempelajari sejumlah rujukan internasional, termasuk Turki, India, dan Mesir.
Pada Senin (20/4/2026), pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga meninjau langsung lokasi pembangunan kawasan legislatif di IKN. Kunjungan itu menjadi sinyal bahwa penyiapan pusat kerja lembaga negara di Nusantara terus bergerak bertahap, dari gambar desain sampai kesiapan lapangan.
Bagi IKN, desain yang sudah diteken ini penting karena akan menyatukan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam satu kawasan yang dirancang saling terhubung. Dengan begitu, desain tata ruang Nusantara tidak hanya mengejar estetika, tetapi juga efisiensi kerja, keamanan kawasan, dan simbol baru pemerintahan Indonesia.
Di sisi lain, penyiapan lahan gedung MPR-DPR memperlihatkan bahwa pembangunan IKN memasuki fase yang semakin konkret. Setelah fokus awal pada infrastruktur dasar dan fasilitas pemerintahan, pemerintah kini mendorong penyempurnaan pusat-pusat kekuasaan negara agar target 2027 bisa dikejar sesuai rencana.
