Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) disebut telah mengantongi komitmen investasi swasta Rp73 triliun hingga Juni 2026. Angka itu disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026.
Dalam rapat tersebut, Basuki menjelaskan pembiayaan pembangunan IKN dijalankan lewat tiga jalur, yakni APBN, investasi langsung dari swasta, serta skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menurut dia, kombinasi itu dipakai agar pembangunan Nusantara tidak sepenuhnya membebani keuangan negara.
“Untuk investasi swasta sampai sekarang sudah disepakati atau dikontrak Rp73 triliun,” kata Basuki.
Investor dari Abu Dhabi, China, hingga Korea Selatan
Basuki menyebut investor yang masuk ke IKN datang dari sejumlah negara, di antaranya Abu Dhabi, China, dan Korea Selatan. Untuk proyek dari Abu Dhabi, nilainya disebut sekitar Rp10 triliun, mencakup kawasan perkantoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas keagamaan.
Sementara itu, investor dari China yang disebut Basuki adalah Starbright. Perusahaan ini dikabarkan masuk ke proyek apartemen dan perkantoran, bahkan disebut sudah mulai membangun.
Masuknya investor asing dinilai menjadi sinyal bahwa pembangunan IKN mulai bergerak dari tahap perencanaan ke tahap realisasi proyek komersial. Di saat yang sama, pemerintah tetap menempatkan APBN untuk pembangunan fasilitas pemerintahan dan mendorong swasta mengisi sektor pendukung ekonomi kota baru.
Pendanaan campuran untuk kejar ekosistem kota
Skema pendanaan campuran itu juga dipakai untuk mempercepat pembentukan ekosistem IKN, bukan hanya membangun kantor pemerintahan. Sejumlah proyek yang disebut terkait investasi swasta mencakup hunian, perkantoran, pusat belanja, hingga fasilitas penunjang aktivitas ekonomi di kawasan Nusantara.
Bagi IKN, kabar kontrak investasi yang terus bertambah penting untuk menunjukkan kepercayaan pasar terhadap proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur. Namun, rincian lengkap nama seluruh investor dan jadwal realisasi masing-masing proyek belum dipaparkan secara terbuka dalam rapat tersebut.
Baca juga: Otorita IKN Usul Tambahan Anggaran Rp15,5 Triliun untuk Kejar Target Ibu Kota 2028.
Baca juga: OIKN Petakan 16 Instansi Prioritas, ASN Teknis Mulai Pindah ke IKN.
Informasi lebih rinci mengenai paparan Basuki di DPR dan rincian proyek investor dapat ditelusuri melalui laporan rapat di Kompas TV serta penjabaran proyek komersial yang telah berjalan di Borneo Globe.
