Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyarankan agar pejabat negara menggunakan transportasi umum untuk memahami kondisi masyarakat secara langsung.
Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa dirinya tidak perlu diajari naik angkutan umum karena memiliki pengalaman sebagai sopir angkot.
Bahlil: Saya Pernah Jadi Sopir dan Kondektur Angkot
Menanggapi usulan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa ia sudah akrab dengan transportasi umum sejak lama.
“Yang menyampaikan ide itu siapa? Tolong kasih tahu kepada pengamat itu, kalau Menteri, saya Bahlil, jangan ajari saya naik angkutan umum karena saya kondektur angkot 3 tahun di terminal, jadi sopir angkot 2 tahun waktu sekolah SMA. Kuliah juga bawa angkot,” ujar Bahlil saat menghadiri acara di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2025).
Ia menambahkan bahwa dirinya tidak membutuhkan arahan mengenai cara menggunakan angkutan umum.
“Jadi nanti gue jelasin bagaimana cara naik angkot yang benar. Bagi saya, jangan diajarin dengan itu. Karena memang itu ilmu saya,” jelasnya.
Meski demikian, Bahlil mengaku tidak keberatan jika harus menggunakan angkutan umum. Bahkan, ia bersedia menjadi pembicara jika ada pelatihan bagi pejabat tentang cara naik angkutan umum.
“Nggak ada masalah. Tapi nggak perlu untuk diumumin begitu lah. Nanti kalau memang butuh upgrading, pejabat untuk bagaimana teknik naik angkot, nanti ajak saya saja yang jadi pembicara,” katanya.
MTI Usulkan Pejabat Naik Transportasi Umum Sekali Seminggu
Sebelumnya, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyampaikan gagasan agar pejabat negara membiasakan diri menggunakan transportasi umum, minimal sekali dalam seminggu.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menilai bahwa pengawalan di jalan raya sebaiknya hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
“Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. Jika memang perlu sekali harus rapat, angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta,” ujar Djoko.
Ia menekankan bahwa penggunaan transportasi umum akan membantu pejabat memahami kehidupan masyarakat secara lebih nyata.
“Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum, akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat,” tambahnya.
Usulan ini masih menjadi perdebatan, mengingat respons beragam dari para pejabat, termasuk pernyataan Bahlil Lahadalia yang menegaskan pengalamannya sebagai sopir angkot di masa lalu.
