Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terus berlangsung di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memberikan dampak signifikan pada kinerja keuangan APBN dan APBD Kalimantan Timur.
Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Kalimantan Timur, M. Syaibani, alokasi anggaran IKN pada 2024 mencapai 77,32 persen dari total belanja kementerian dan lembaga. Anggaran ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kaltim sebesar 5,52 persen pada triwulan III 2024.
“APBN untuk IKN sebesar Rp40,89 triliun tersebar di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, KLHK, dan Polri,” ujar Syaibani.
Dari anggaran tersebut, Kementerian PUPR mengelola 99,56 persen untuk pembangunan infrastruktur perumahan ASN, TNI, dan Polri, bendungan, pengolahan air, listrik, pengelolaan limbah, hingga perkantoran pemerintah. Realisasi anggaran mencapai Rp39,62 triliun.
Pada 2025, sesuai rencana pemerintah untuk menjadikan Nusantara sebagai kota politik pada 2028, Kementerian PUPR akan membangun fasilitas DPR dan Mahkamah Agung dengan anggaran awal Rp6 triliun, yang akan ditambah hingga Rp48,8 triliun hingga 2028.
Selain itu, alokasi belanja barang dan jasa mendukung program pendidikan tinggi, pelatihan vokasi, dan infrastruktur konektivitas. Contohnya adalah Belanja Bantuan Sosial yang dimanfaatkan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda melalui Kementerian Agama.
Transfer ke Daerah (TKD) hingga 31 Desember 2024 tercatat Rp41,93 triliun (99,27 persen dari pagu), meski mengalami penurunan 19,39 persen dari tahun sebelumnya akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan, terutama karena penurunan harga batu bara. Penyaluran DBH dengan skema
Treasury Deposit Facility mencapai Rp3,14 triliun. Pendapatan Kaltim dari sektor tambang juga mendapat dorongan dari peningkatan impor batu bara oleh China dan India hingga 11 persen dibandingkan 2023, meski China berencana menghentikan impor batu bara pada 2026.
Pada Desember 2024, inflasi Kaltim tercatat 1,47 persen, dipengaruhi kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, serta jasa pribadi dan penyediaan makanan.
