Wakil Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ganjar Pranowo, baru-baru ini membagikan foto dirinya tengah ngopi bersama Menko Polhukam Mahfud MD. Munculnya foto ini telah menimbulkan spekulasi tentang siapa yang akan menjadi pasangan Ganjar dalam pemilihan presiden tahun 2024.
Pada Senin (11/9), setelah rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Mahfud MD memberikan klarifikasi terkait foto tersebut. Menurutnya, pertemuan dengan Ganjar adalah pertemuan santai tanpa membahas masalah calon wakil presiden. “Kami sadar bahwa keputusan tentang cawapres berada di tangan pimpinan partai dan mereka sudah memiliki pertimbangan sendiri,” ujarnya.
Mahfud MD juga mengenang masa lalunya di DPR ketika ia dan Ganjar sering berdiskusi tentang upaya pemberantasan korupsi. Dia enggan mengungkapkan di mana pertemuan tersebut berlangsung. “Kemarin, kami hanya berbicara tentang bagaimana membuat Indonesia menjadi lebih baik, bukan hanya yang terbaik bagi seseorang, tetapi yang terbaik bagi Indonesia,” katanya.
Dia menegaskan bahwa pertemuan dengan Ganjar adalah hal yang biasa, namun, karena situasi politik saat ini, pertemuan tersebut menjadi berita. Mahfud juga menyebut bahwa dia sering bertemu dengan Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Meskipun mereka sering bertemu, pembicaraan mereka tidak berkaitan dengan pemilihan presiden. Yang mereka diskusikan adalah masalah konstitusi, ideologi, dan bahkan masalah terkait mahasiswa yang pernah diikutsertakan dalam program ikatan dinas oleh Bung Karno dan tidak bisa kembali ke Indonesia.
Selain itu, Mahfud MD juga mengomentari rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memajukan tanggal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Dia menyatakan bahwa jika tanggal tersebut tidak dimajukan, itu bisa memengaruhi tahapan pemilu. Alasannya adalah kampanye harus selesai tiga hari sebelum hari pemungutan suara, dan persiapan logistik juga harus selesai dicetak beberapa hari sebelumnya. Jika pendaftaran tidak dimajukan, hal ini dapat mengganggu kelancaran pemilu. “Ada undang-undang yang mengatur hal ini, dan jika kita mengikuti jadwal yang tertuang dalam Pasal 276, maka waktu yang ada tidak akan cukup,” ungkapnya.(faz)
