Pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menimbulkan berbagai spekulasi terkait kelanjutan proyek ambisius yang dimulai pada era Presiden Joko Widodo.
Ekonom Kalimantan Timur sekaligus akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Purwadi Purwoharsojo, menilai pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan anggaran.
Menurutnya, dengan APBN 2025 yang mencapai Rp 3.600 triliun serta beban utang negara yang besar, ruang fiskal pemerintahan baru menjadi sangat terbatas. Ditambah lagi dengan kewajiban Prabowo untuk merealisasikan janji kampanyenya, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Prabowo pasti tetap membangun IKN, tapi dengan pendekatan yang lebih lambat. Tidak seambisius Presiden sebelumnya yang mengalokasikan anggaran besar hanya untuk menggelar upacara 17 Agustus di IKN,” kata Purwadi, Senin (10/2/2025).
Ia memprediksi bahwa pembangunan IKN akan mengalami perlambatan, terutama karena infrastruktur belum sepenuhnya siap.
“APBN 2025 bahkan sebelum digunakan sudah mengalami defisit. Ini tantangan berat bagi pemerintahan baru,” tambahnya.
Dampak Pemblokiran Anggaran IKN
Purwadi memperingatkan bahwa pemblokiran anggaran tidak hanya berdampak pada lambatnya pembangunan fisik IKN, tetapi juga terhadap pekerja yang bergantung pada proyek tersebut.
“Tidak sedikit pekerja yang terlibat di IKN. Jangan hanya melihat jumlah tenaga kerja, mereka juga memiliki keluarga yang harus dihidupi,” ujarnya.
Selain itu, ketidakpastian anggaran juga bisa membuat investor berpikir ulang sebelum menanamkan modal di proyek ini.
Klarifikasi Pemerintah: IKN Tetap Berjalan
Sebelumnya, isu pemblokiran anggaran IKN menjadi perbincangan setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyatakan bahwa dana pembangunan IKN 2025 masih diblokir oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
“IKN belum ada progres realisasi karena anggarannya masih diblokir. Jadi, kalau ditanya progres, progresnya buat beli makan siang Pak Menteri,” ujar Dody dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Kamis (6/2/2025), dikutip dari Tribunnews.
Namun, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, membantah bahwa anggaran IKN dihentikan.
“Anggaran pembangunan IKN itu ada, tapi penggunaannya masih dikontrol. Pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan proyek ini,” tegas Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Menurutnya, dalam lima tahun ke depan, pemerintah telah menyiapkan Rp 48 triliun untuk proyek IKN.
Meski demikian, belum ada kejelasan kapan pemblokiran anggaran akan dicabut dan bagaimana strategi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mempercepat pembangunan ibu kota baru Indonesia tersebut.
