Indonesia terus memacu langkah untuk menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), sebuah kelompok negara-negara maju yang memiliki pengaruh besar dalam perekonomian global.
Namun, keanggotaan ini bukan tanpa konsekuensi. Salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi adalah membayar iuran tahunan atau budget contributions.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa besaran iuran yang akan dikenakan kepada Indonesia nantinya akan dihitung berdasarkan dua indikator utama, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah penduduk.
“Kontribusi iuran akan dihitung berdasarkan GDP dan populasi setelah kita resmi menjadi anggota penuh,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Rabu (4/6/2025).
Saat ini, Indonesia masih menjalani proses aksesi keanggotaan. Salah satu tahapan penting yang telah diselesaikan adalah penyerahan dokumen Initial Memorandum (IM) oleh Airlangga kepada Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann. Penyerahan ini dilakukan dalam pertemuan bilateral di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2025 di Paris, Prancis, pada Selasa (3/6/2025).
Airlangga menargetkan proses aksesi ini dapat rampung dalam waktu empat tahun. Namun, berdasarkan pengalaman negara lain, proses tersebut biasanya memakan waktu lima hingga sepuluh tahun sebelum status keanggotaan penuh diperoleh.
Setelah resmi menjadi anggota, Indonesia wajib berkontribusi dalam pendanaan OECD yang terbagi menjadi dua bagian: Part I Budget dan Part II Budget. Untuk tahun 2025, total anggaran OECD mencapai EUR 361,1 juta atau sekitar Rp 6,70 triliun. Rinciannya, Part I sebesar EUR 235 juta dan Part II EUR 126,1 juta.
Kontribusi tiap negara anggota terhadap Part I Budget bervariasi, tergantung pada kekuatan ekonomi masing-masing. Amerika Serikat menyumbang 18,3%, disusul Jepang (7,9%), Jerman (7,6%), dan Inggris (5,5%). Negara lain seperti Meksiko, Kolombia, hingga Yunani berada di kisaran 1–3 persen.
Dengan menjadi anggota penuh, Indonesia tidak hanya akan memiliki akses lebih besar dalam forum ekonomi global, tetapi juga dituntut untuk aktif menyokong agenda bersama melalui kontribusi finansial yang signifikan.
