Sejumlah lampu di Kantor Kementerian BUMN tampak tidak menyala pasca terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
Namun, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa hal itu bukan akibat pemangkasan anggaran, melainkan bagian dari upaya pengurangan emisi karbon.
“Ini bukan soal efisiensi anggaran, tapi lebih kepada upaya mengurangi penyerapan karbon. Kita ingin mencoba mengganti kaca depan dengan solar panel agar bisa mengurangi konsumsi listrik,” ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Meski efisiensi anggaran sedang menjadi isu utama di berbagai kementerian, Erick mengaku belum bisa berkomentar lebih jauh karena belum ada keputusan resmi terkait pemangkasan anggaran di Kementerian BUMN.
“Saya tidak bisa berkomentar mengenai anggaran, karena belum ada keputusan final,” tegasnya.
Namun, ia memastikan bahwa jika ada kebijakan efisiensi, program-program Kementerian BUMN akan tetap berjalan tanpa hambatan.
“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita tetap harus menjalankan kebijakan dan transformasi yang sudah direncanakan. Selama kita bekerja maksimal dan tidak mengeluh, semuanya bisa tetap berjalan,” ungkap Erick.
Erick menekankan bahwa efisiensi tidak akan menghalangi komitmen BUMN dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.
“Saya rasa dengan keterbatasan dana yang ada, BUMN tetap harus kerja keras. Kita tidak boleh mengeluh, kita lakukan sebisa mungkin,” pungkasnya.
Situasi ini menambah dinamika dalam penerapan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, dengan publik menunggu bagaimana dampaknya terhadap berbagai sektor, termasuk di lingkungan BUMN.
