JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan hasil negosiasi terkait tarif baru yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/4/2025). Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Prabowo memberikan pujian atas laporan yang disampaikan.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa laporannya mencakup pembahasan mengenai sejumlah pertemuan internasional, termasuk di Washington DC, London, serta pertemuan pada forum G20 dan IMF World Bank. “Perjalanan saya ke Washington, DC, London, pembahasan di G20, pembahasan pertemuan IMF, dan IMF World Bank. Pertemuan bilateral yang kami lakukan, dan juga dari sisi pertemuan dengan para investor,” ujar Sri Mulyani setelah pertemuan.
Meskipun enggan mengungkapkan detail lebih lanjut mengenai arahan Prabowo, Sri Mulyani mengatakan bahwa Presiden memberikan apresiasi positif terhadap laporan yang disampaikannya. “Dia bilang good, bagus,” kata Sri Mulyani, merujuk pada respons Prabowo terhadap laporannya.
Dalam laporan tersebut, Sri Mulyani menyoroti isu tarif resiprokal yang diterapkan AS, serta sikap negara-negara lain terhadap kebijakan tarif tersebut. “Ya substansi soal apa yang sekarang sedang menjadi perhatian dunia, mengenai masalah AS, posisinya dengan resiprokal tarifnya, proses pembahasan yang dilakukan, dan pandangan dari banyak negara terhadap policy tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, Sri Mulyani juga memaparkan tentang mekanisme multilateral yang akan diterapkan dalam menghadapi kebijakan tarif AS ini, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi negara-negara yang tengah mengalami kesulitan dalam mengakses modal. “Dan bagaimana mekanisme selanjutnya utamanya terhadap mekanisme multilateral, dan juga utamanya menyangkut kondisi dan situasi dari negara-negara yang saat ini kesulitan dapat akses capital,” tambah Sri Mulyani.
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa isu ini terkait dengan risiko-risiko yang muncul, yang dibahas dalam pertemuan IMF World Bank. Dengan adanya laporan tersebut, Sri Mulyani berharap Indonesia dapat mengelola dampak dari kebijakan tarif tersebut dengan bijak di tingkat internasional.
