Jakarta – Romy Soekarno menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status Jakarta sebagai ibu kota tidak otomatis menghentikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sikap itu ia sampaikan dalam keterangan di DPR RI pada Sabtu, 16 Mei 2026, di tengah perhatian publik terhadap arah kelanjutan proyek strategis nasional tersebut.
Romy Soekarno: IKN tetap bisa berjalan
Dalam penjelasannya, Romy menilai keputusan MK tidak bisa dibaca sebagai sinyal bahwa pekerjaan pembangunan di IKN harus berhenti. Menurut dia, proses pemindahan dan pembangunan kawasan baru di Kalimantan Timur tetap memiliki dasar kebijakan dan agenda tersendiri yang perlu dijalankan secara bertahap.
Pernyataan ini menjadi penting karena publik sempat menafsirkan putusan MK sebagai perubahan besar terhadap masa depan proyek IKN. Romy menegaskan, selama pemerintah masih menjalankan kebijakan pembangunan yang berlaku, maka agenda di IKN tetap bisa berlanjut.
Apa implikasinya bagi agenda IKN?
Secara politik dan kebijakan, pernyataan tersebut memberi sinyal bahwa perdebatan soal status Jakarta tidak serta-merta mengubah arah pembangunan Nusantara. Bagi pemerintah dan DPR, fokus berikutnya adalah menjaga kepastian hukum, kesinambungan anggaran, dan ritme pembangunan agar proyek tidak tersendat.
Untuk pembaruan lain seputar pembangunan dan kebijakan di kawasan ibu kota baru, baca juga kategori IKN Terkini.
Dalam konteks putusan MK, DPR dan pemerintah masih akan menjadi dua aktor kunci yang menentukan bagaimana narasi transisi ibu kota dijalankan ke depan.
