KUTAI KARTANEGARA – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2025, Pemerintah Kecamatan Loa Kulu memastikan kesiapannya dalam mendukung proses demokrasi ini secara maksimal.
Plt Sekretaris Camat Loa Kulu bersama Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) mengikuti rapat koordinasi (rakor) daring yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar, Selasa (15/4/2025), melalui platform Zoom Meeting. Rakor ini diikuti oleh seluruh kecamatan yang menjadi wilayah pelaksanaan PSU, unsur Forkopimcam, dan perangkat daerah terkait.
Ketua KPU Kukar dalam sambutannya menekankan bahwa distribusi logistik pemilu merupakan aspek krusial yang harus dikelola secara cermat dan terkoordinasi, guna memastikan kelancaran dan ketepatan waktu pelaksanaan PSU sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menyambut hal tersebut, Plt Sekcam Loa Kulu menyampaikan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan PSU secara optimal, dengan menyiapkan koordinasi lintas sektor di tingkat desa dan kelurahan. Ia menyatakan pihaknya telah memetakan jalur distribusi logistik dan mengatur kesiapsiagaan personel lapangan.
“Kami telah memperoleh gambaran teknis dan non-teknis dari rakor ini dan segera melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan di wilayah kami,” ujarnya.
Sementara itu, Kasi Trantib Kecamatan Loa Kulu memastikan bahwa pihaknya akan terlibat langsung dalam pengawalan distribusi logistik, mulai dari gudang penyimpanan tingkat kabupaten hingga ke setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pihaknya juga telah menjalin komunikasi intensif dengan unsur keamanan TNI dan Polri, termasuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama proses berlangsung.
“Logistik pemilu adalah elemen vital dalam menjamin keberlangsungan demokrasi. Oleh karena itu, pengamanan logistik harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.
Selain logistik, rakor juga membahas kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang akan bertugas dalam PSU, termasuk KPPS, PPK, dan PPS. KPU mendorong peserta untuk aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tahapan rekrutmen, pelatihan, dan penempatan petugas agar proses berjalan tanpa kendala teknis.
Bawaslu Kukar turut memberikan arahan terkait pengawasan distribusi logistik, serta menekankan pentingnya menjaga netralitas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu ulang. Bawaslu mengingatkan bahwa setiap pelanggaran dapat berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.
Dalam sesi diskusi, beberapa kecamatan menyampaikan tantangan geografis yang dapat memperlambat distribusi logistik, seperti medan berat dan keterbatasan akses jalan. Menanggapi hal ini, KPU Kukar menyatakan siap melakukan asesmen lapangan dan menyediakan solusi alternatif seperti kendaraan off-road atau dukungan tenaga angkut tambahan dari aparat setempat.
Rakor ditutup dengan imbauan agar seluruh jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan hingga desa tetap siaga dan responsif dalam menghadapi PSU, sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas demokrasi di Kutai Kartanegara.
Dengan koordinasi lintas sektor yang terus diperkuat, PSU 2025 diharapkan dapat berlangsung sukses, aman, dan menghasilkan pemimpin daerah yang sah dan dipercaya oleh masyarakat. (Adv/Diskominfo Kukar)
