Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi desa melalui penguatan kolaborasi dengan sektor swasta.
Salah satu terobosan yang dilakukan adalah penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) baru yang mengatur mekanisme pembinaan serta kerja sama antara BUMDes dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah desa.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, A Riyandi Elvandar, menyampaikan bahwa sinergi antara BUMDes dan perusahaan sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi potensi ekonomi lokal.
“BUMDes tidak cukup hanya dibina oleh pemerintah desa. Pendampingan dari sektor swasta melalui kemitraan langsung bisa menjadi solusi bagi desa-desa yang masih menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan usahanya,” jelas Riyandi pada Jumat (23/5/2025).
Ia mengakui bahwa belum semua BUMDes di Kukar mampu berjalan secara maksimal karena perbedaan karakteristik wilayah dan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, model kemitraan strategis menjadi pendekatan yang relevan untuk meningkatkan kapasitas BUMDes secara menyeluruh.
“Terutama di desa-desa yang jauh dari pusat ekonomi, kolaborasi dengan perusahaan, seperti tambang atau perkebunan, sangat membantu. Pemerintah hadir sebagai fasilitator dalam menjembatani kerja sama ini,” tambahnya.
Riyandi mencontohkan keberhasilan kemitraan BUMDes di Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, yang telah menjalin hubungan produktif dengan perusahaan tambang. BUMDes di desa tersebut kini mengelola unit usaha yang mampu memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.
Ia berharap, praktik baik ini bisa direplikasi di wilayah lain.
“Jika pola ini diterapkan secara luas dan konsisten, maka akan terbentuk ekosistem ekonomi desa yang tangguh dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar formalitas kerja sama, tapi benar-benar menciptakan dampak positif bagi kesejahteraan warga,” tutup Riyandi. (Adv/Diskominfo Kukar)
