SAMARINDA — Pemerintah Kota Samarinda mengajukan keberatan dan permohonan peninjauan kembali atas penyesuaian opsen serta bagi hasil pajak yang berpotensi mengurangi pendapatan daerah sekitar Rp209 miliar.
Dampak terhadap APBD Samarinda
Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan keberatan itu pada Kamis, 12 November 2026. Menurut dia, koreksi penerimaan tersebut muncul ketika perubahan anggaran daerah telah ditetapkan sehingga perlu dihitung ulang secara terbuka.
“Ini kan kebijakan di akhir tahun, sementara APBD perubahan itu telah ditetapkan kesepakatan bersama antara Pemkot Samarinda dengan DPRD. Ini pasti akan menimbulkan dampak fiskal,” ujar Andi Harun.
Pemkot Minta Dasar Perhitungan Dibuka
Pemkot Samarinda meminta pembahasan bersama pemerintah provinsi mencakup dasar hukum, kewenangan, metodologi penghitungan, serta dokumen teknis yang menjadi dasar penetapan alokasi. Pemerintah kota juga ingin memastikan perubahan tersebut tidak mengganggu keseimbangan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Andi Harun mengatakan pemerintah kota telah berkomunikasi dengan gubernur dan masih menunggu tindak lanjut atas permohonan peninjauan kembali. Jika koreksi tidak menghasilkan kejelasan, jalur hukum menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan.
“Saya sudah WA beliau dan beliau menjawab akan menindaklanjuti. Jadi ini normal saja, mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan ini ada jawaban yang bijaksana,” katanya.
Jalur Hukum Disiapkan
Pemkot Samarinda menyatakan persoalan tersebut merupakan isu tata kelola hubungan keuangan daerah. Perkembangan pembahasan akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD Samarinda agar proses penyelesaian berjalan transparan dan prosedural.
Baca juga berita terkait Samarinda untuk mengikuti perkembangan kebijakan dan pemerintahan daerah.
