Situasi ekonomi Indonesia saat ini masih dinilai kondusif meskipun tantangan global semakin berat. Pemerintah, legislator, dan para ekonom menyoroti bahwa daya tahan ekonomi Indonesia masih cukup kuat dibandingkan banyak negara lain yang menghadapi risiko resesi tinggi.
Salah satu penyebab utama ketidakpastian ekonomi global adalah kebijakan perang tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Mulai 2 April 2025, Trump akan menerapkan tarif timbal balik kepada semua mitra dagangnya, termasuk Korea Selatan, setelah sebelumnya menerapkan tarif lebih tinggi terhadap Kanada, Meksiko, China, dan Uni Eropa.
Di tengah ketidakpastian global, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa probabilitas resesi Indonesia masih rendah, yaitu kurang dari 5% berdasarkan data Bloomberg Februari 2025.
Angka ini jauh lebih baik dibandingkan negara lain seperti Meksiko yang mencapai 38%, Kanada sebesar 35%, dan Amerika Serikat sebesar 25%. Ia optimistis bahwa dengan pondasi ekonomi nasional yang solid, diversifikasi mitra dagang, serta penguatan hilirisasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjaga stabilitas dan daya saingnya.
Pemerintah juga terus berupaya menjaga daya beli masyarakat meskipun terjadi deflasi tahunan menjelang Ramadan dan Lebaran. Secara historis, periode ini biasanya mengalami inflasi akibat lonjakan konsumsi, namun pada Februari 2025 justru terjadi deflasi sebesar -0,09%, fenomena yang terakhir kali terjadi pada Maret 2000 dengan angka -1,10%.
Selain itu, impor barang konsumsi juga merosot signifikan, hanya mencapai US$ 1,47 miliar pada Februari 2025, turun 10,61% dibandingkan bulan sebelumnya dan anjlok 21,05% dibanding Februari 2024.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa deflasi ini menjadi indikasi melemahnya daya beli masyarakat. Menurutnya, rendahnya permintaan menyebabkan harga-harga barang turun bahkan tak perlu dipenuhi dari impor.
Hal ini juga diperparah dengan pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor yang berdampak pada menurunnya pendapatan riil masyarakat.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menambahkan bahwa PHK yang terus terjadi melemahkan daya beli masyarakat, terutama di tengah kenaikan harga pangan yang memengaruhi stok serta distribusi barang.
Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah bahwa deflasi ini terjadi akibat melemahnya daya beli masyarakat.
Ia menegaskan bahwa deflasi lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam menurunkan harga barang yang diatur, seperti diskon tarif listrik selama dua bulan, diskon pajak tiket pesawat, serta diskon tarif tol.
Menurutnya, kondisi ini bukanlah tanda krisis ekonomi, melainkan bagian dari upaya pengendalian harga yang dilakukan pemerintah.
Sri Mulyani juga menyoroti bahwa sektor manufaktur masih menunjukkan pertumbuhan positif, terutama industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki. Pada 2024, sektor TPT tumbuh sebesar 4,3%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 2%.
Sementara itu, industri alas kaki mencatat pertumbuhan 6,8%, meningkat tajam dari -0,3% di 2023. Bahkan, ekspor alas kaki Indonesia pada awal 2025 tumbuh hingga 17%. Hal ini, menurut Sri Mulyani, menunjukkan bahwa industri padat karya seperti TPT dan alas kaki masih mampu bertahan dan terus berkembang.
Di sisi lain, pandangan para ekonom terhadap kondisi ekonomi Indonesia cenderung pesimis. Berdasarkan Economic Experts Survey dari LPEM FEB UI, sebanyak 55% responden menilai bahwa kondisi ekonomi telah memburuk dalam tiga bulan terakhir.
Beberapa ahli bahkan menganggap situasi ini jauh lebih buruk, sementara sebagian lainnya menilai stagnan, dan hanya segelintir yang melihat adanya perbaikan. Temuan ini memperlihatkan bahwa banyak ekonom masih meragukan ketahanan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek.
Meski begitu, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Menurutnya, dengan integrasi kebijakan fiskal dan moneter yang baik, Indonesia memiliki peluang untuk mencapai target pertumbuhan hingga 8%.
Ia juga menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi agar tidak tertinggal dari negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina, yang ekonominya telah mencapai angka 6% dan diperkirakan akan terus meningkat.
