Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap kritisnya terhadap praktik ekonomi kapitalisme yang tidak terkendali. Dalam pidatonya di St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, yang digelar di Rusia pada Jumat (20/6), Prabowo memperingatkan tentang bahaya state capture — kondisi ketika negara tersandera oleh kolusi antara elite politik dan pengusaha besar.
Menurut Prabowo, state capture adalah bentuk korupsi sistemik yang rawan terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Ia menyebut, kolaborasi antara pemodal besar dan pejabat pemerintah bisa menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan memperparah ketimpangan sosial.
“Ada yang berbahaya di negara berkembang seperti Indonesia, yaitu bahaya dari state capture, kolusi antara pemodal besar dengan pemerintah dan elite politik,” ujar Prabowo di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku ekonomi global.
Ia menilai, ketika kapitalisme dijalankan secara “ugal-ugalan”, maka sistem ekonomi justru hanya menguntungkan segelintir orang dan mengabaikan kesejahteraan rakyat banyak.
Dalam hal ini, Presiden menolak dua kutub ekstrem: sosialisme murni yang dianggap utopis dan kapitalisme murni yang menimbulkan ketimpangan.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memilih jalur tengah. Negara harus mampu mengakomodasi kreativitas dan inisiatif sebagaimana dalam kapitalisme, namun tetap hadir melalui intervensi pemerintah untuk memastikan keadilan sosial sebagaimana yang diidealkan dalam sosialisme.
“Sosialisme murni kita lihat di banyak kasus tidak dapat bekerja. Kapitalisme murni menghasilkan ketidaksetaraan. Oleh karena itu, kita memilih jalan tengah,” tegasnya.
Kehadiran Prabowo dalam SPIEF kali ini juga menjadi sorotan internasional karena ia duduk berdampingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, menunjukkan pentingnya forum ini bagi diplomasi ekonomi Indonesia di mata dunia.
