Example 325x300
Example floating
Example floating
BalikpapanEkopol

Desk Investasi Balikpapan Bidik Realisasi Investasi Rp16 Triliun

4
×

Desk Investasi Balikpapan Bidik Realisasi Investasi Rp16 Triliun

Sebarkan artikel ini
Desk Investasi Balikpapan mengawal realisasi investasi Rp16 triliun
Desk Investasi Balikpapan

BALIKPAPAN — Desk Investasi Balikpapan dibentuk untuk mengawal realisasi proyek senilai Rp16 triliun dan mempercepat penyelesaian hambatan investasi di Pulau Kalimantan. Peresmian desk berlangsung di Balikpapan pada Selasa, 17 November 2026.

Desk Investasi Balikpapan Kawal Proyek Strategis

Desk ini menjadi pusat koordinasi pemerintah untuk membantu kebutuhan dokumen administrasi, perizinan, dan kendala teknis yang dapat menghambat masuknya investasi. Layanan tersebut mencakup proyek dengan nilai minimal Rp100 miliar, termasuk sektor hilirisasi, alih teknologi, orientasi ekspor dan substitusi impor, serta proyek padat karya.

Example 300x600

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Edy Junaedi, mengatakan desk dibutuhkan untuk mempersempit jarak antara komitmen investasi dan realisasi proyek.

“Realisasi investasi merupakan konversi dari rencana investasi menjadi proyek investasi, namun terkadang antara nilai komitmen dan investasi yang direalisasikan terdapat gap yang cukup besar,” kata Edy.

Menurut dia, Balikpapan dipilih sebagai hub karena menjadi salah satu pusat pertumbuhan dan kota bisnis utama di Kalimantan. Desk tersebut juga akan mengawal perusahaan yang memperoleh fasilitas penanaman modal serta proyek yang ditargetkan menyerap sedikitnya 1.000 tenaga kerja Indonesia.

Realisasi Investasi Kaltim Terbesar di Kalimantan

Pada periode Januari–September 2026, realisasi investasi di Pulau Kalimantan tercatat Rp166,84 triliun. Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan realisasi terbesar, yakni Rp53,64 triliun.

Pelaksanaan Desk Investasi Balikpapan diarahkan pada fasilitasi debottlenecking, pengawasan perizinan berusaha, asistensi persyaratan, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan. Pemerintah berharap mekanisme ini dapat mempercepat proyek yang sudah memiliki komitmen agar benar-benar masuk tahap pembangunan dan menyerap tenaga kerja.