Balikpapan, 20 Juli 2026 — Pemerintah pusat mulai menyiapkan pembangunan 17 lokasi Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) pada tahun ini, dan Ibu Kota Nusantara (IKN) termasuk di dalam daftar awal. Skema ini menjadi bagian dari penataan layanan pendidikan baru yang disiapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama pemerintah daerah dan mitra pelaksana.
IKN masuk gelombang awal pembangunan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan, dari puluhan usulan lokasi yang masuk, pemerintah menetapkan 17 titik sebagai tahap awal pembangunan. Selain IKN, lokasi lain tersebar di berbagai daerah yang dinilai siap masuk proses berikutnya.
“Kami memastikan proses seleksi berjalan objektif, transparan, inklusif, dan berkeadilan,” kata Abdul Mu’ti dalam taklimat media di Jakarta, Senin (20/7/2026).
Seleksi murid dibuka pekan ini
Menurut jadwal yang disampaikan Kemendikdasmen, seleksi penerimaan murid baru (SPMB) untuk Sekolah Nasional Terintegrasi dibuka pada 21–24 Juli 2026. Pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 3 Agustus, sedangkan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) dimulai 10 Agustus.
Penjadwalan itu penting karena pembangunan sekolah tidak hanya menyasar fisik gedung, tetapi juga menyiapkan sistem penerimaan murid, pendampingan awal, dan kesiapan tenaga pendidik agar layanan pendidikan bisa langsung berjalan saat fasilitasnya siap.
Arti penting untuk kawasan IKN
Bagi IKN, keberadaan SNT menjadi salah satu penopang layanan dasar yang dibutuhkan di kawasan ibu kota baru. Kehadiran sekolah terintegrasi diharapkan bisa mempercepat ekosistem permukiman keluarga, bukan hanya menambah bangunan pendidikan, tetapi juga menciptakan jalur belajar yang lebih rapi untuk anak-anak di sekitar kawasan inti dan wilayah penyangga.
Perkembangan lanjutan soal sekolah di kawasan ini juga bisa dipantau melalui laporan terkait SMA Taruna IKN di kataikn.com.
Untuk keterangan program secara resmi, pembaca dapat menelusuri kanal publik Kemendikdasmen. Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah baru ini menjadi salah satu langkah paling cepat untuk memperkuat layanan pendidikan di kawasan prioritas nasional.
