Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Timur memberi penjelasan terkait polemik undangan silaturahmi dengan organisasi kemasyarakatan dan OKP yang mencuat menjelang rencana aksi pada 21 April 2026 di Kantor Gubernur Kaltim.
Pertemuan yang digelar di Gedung Odah Bebaya, Samarinda, pada Senin (13/4/2026) itu disebut sebagai agenda silaturahmi dan penguatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan unsur ormas. Plt Kepala Kesbangpol Kaltim Arih Franata Filifus Sembiring menegaskan kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk meredam rencana demonstrasi.
Menurut Arih, pemerintah justru ingin membuka ruang dialog dan menyerap masukan dari kelompok masyarakat. Ia juga menyatakan aspirasi yang hendak disampaikan dalam aksi tetap akan didengar oleh pemerintah daerah.
Polemik mencuat setelah beredar surat internal yang memuat usulan uang saku atau transport bagi peserta kegiatan. Dari penjelasan yang beredar di publik, anggaran yang diajukan sebesar Rp105.000 per orang untuk sekitar 400 peserta, sehingga total usulan mencapai Rp42 juta.
Kesbangpol Kaltim menyebut usulan itu muncul sebagai bentuk pertimbangan bagi peserta yang datang dari berbagai daerah. Namun, usulan tersebut pada akhirnya tidak direalisasikan.
Sekretaris Kesbangpol Kaltim Ahmad Firdaus Kurniawan menjelaskan dukungan transport memang sempat dibahas sebagai pengganti biaya kehadiran peserta. Akan tetapi, dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini, rencana tersebut belum bisa diberikan.
Di sisi lain, Arih juga menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang muncul. Ia mengakui langkah itu terlalu terburu-buru dan menimbulkan tafsir negatif di tengah sensitifnya situasi menjelang aksi.
Isu ini lalu menjadi sorotan karena beririsan dengan rencana demonstrasi yang disebut akan digelar sejumlah elemen masyarakat dan organisasi di Kaltim pada 21 April. Meski demikian, pemerintah menegaskan forum silaturahmi tetap diarahkan untuk menjaga komunikasi agar aspirasi publik dapat tersalurkan secara terbuka.
Perkembangan isu ini menjadi perhatian karena menyangkut kepercayaan publik terhadap cara pemerintah merespons kritik dan mobilisasi aspirasi warga. Untuk saat ini, penjelasan resmi yang muncul menekankan bahwa uang transport tidak jadi dibagikan dan kegiatan pertemuan tidak dimaksudkan sebagai upaya pembungkaman aksi.
Foto: BusamID. Artikel ini ditulis ulang dari sejumlah laporan media untuk kepentingan informasi publik.
