NUSANTARA– Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, mempercepat penyerahan lahan untuk warga yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menginstruksikan penyelesaian hak rakyat sejak tiga tahun lalu.
Dia meminta Badan Bank Tanah (BBT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bekerja sama cepat. Mudyat menargetkan 1.873 hektar tanah Reforma Agraria selesai diberikan ke warga. Lahan Bandara Internasional Nusantara mencapai 621 hektar, dan Penajam Eco City 1.000 hektar.
Bupati juga mengarah pada pengeluaran Sertifikat Hak Pakai (SHP). Dia meminta BPN laporkan setiap dua minggu perkembangan itu. Pemerintah daerah menilai SHP memberi warga kepastian hukum atas tanah mereka.
BBT menggunakan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 4.162 hektar bekas Hak Guna Usaha PT Triteknik Kalimantan Abadi. Bagian dari HPL BBT akan dipakai untuk berbagai proyek dan hak rakyat terdampak IKN.
Penyerahan tanah ini ingin mencegah gesekan sosial. Warga di Gersik, Pantai Lango, dan Jenebora menunggu kejelasan. Warga sudah menerima ganti rugi tanam tumbuh dari pemerintah pusat, tapi belum mendapatkan kepastian tanah yang mereka tempati. (ah)
