Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkap bahwa dirinya pernah mendapat tekanan untuk mundur dari jabatan partai serta tidak memecat Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI-P.
Pernyataan ini disampaikan Hasto saat bersaksi sebagai terdakwa dalam persidangan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Pengakuan itu muncul saat pengacaranya, Maqdir Ismail, menanyakan soal informasi yang sempat beredar pada akhir 2024, beberapa waktu sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Maqdir menyebut Hasto pernah didatangi oleh seseorang yang meminta agar ia melepas posisinya sebagai sekjen partai.
“Saya ingat betul kejadian 13 Desember 2024, ada orang datang meminta saya mundur,” ujar Hasto membenarkan pertanyaan tersebut.
Tak hanya itu, menurut Hasto, ada juga permintaan agar dirinya tidak menandatangani surat pemecatan Presiden Joko Widodo sebagai kader partai. Ia menilai permintaan tersebut disampaikan lewat berbagai jalur.
“Betul, permintaan itu juga disampaikan lewat beberapa orang,” ungkapnya.
Hasto menambahkan bahwa sejumlah pihak mengetahui tekanan tersebut, termasuk anggota DPR dari Fraksi PDI-P Deddy Sitorus dan kuasa hukumnya, Ronny Talapessy.
Ia mengaku sempat menelepon pihak yang memberi tekanan tersebut, dan Ronny mendengarkan langsung percakapannya.
Ketika ditanya mengenai konsekuensi jika menolak permintaan tersebut, Hasto mengungkap dirinya diancam akan dijadikan tersangka.
“Kalau saya tidak mundur, saya akan dijadikan tersangka dan dipenjara,” ujarnya.
Pernyataan Hasto ini menambah kompleks dinamika internal partai berlambang banteng itu, terlebih di tengah sorotan tajam terhadap penanganan kasus Harun Masiku yang hingga kini belum menemui kejelasan.
