Kejaksaan Agung resmi mencegah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, untuk bepergian ke luar negeri. Pencekalan ini berlaku sejak 19 Juni 2025 dan akan berlangsung selama enam bulan ke depan.
Langkah ini diambil di tengah penyidikan kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan tahun anggaran 2019 hingga 2022, di mana Nadiem berstatus sebagai saksi.
“Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, dalam keterangan tertulis pada Jumat (27/6).
Menurut Harli, penyidik masih membutuhkan keterangan tambahan dari Nadiem terkait pengadaan yang dianggap kompleks dan melibatkan anggaran besar. Sejumlah dokumen yang diminta juga belum sepenuhnya dilengkapi oleh mantan Mendikbud tersebut.
“Masih ada data yang belum dipenuhi dan sejumlah pertanyaan lanjutan yang perlu digali lebih jauh,” ujarnya kepada wartawan beberapa hari sebelumnya.
Nadiem telah menjalani pemeriksaan pada Senin (23/6) lalu. Saat ini, penyidik tengah mempelajari keterangan yang telah disampaikannya. Meski begitu, belum ada penjadwalan ulang untuk pemeriksaan lanjutan.
“Belum ada jadwal pemeriksaan lagi, karena penyidik masih telaah hasil pemeriksaan pertama,” jelas Harli.
Ia menambahkan, penyidik akan mempertimbangkan pemanggilan berikutnya setelah mengevaluasi seluruh informasi yang telah diberikan Nadiem dalam pemeriksaan sebelumnya.
Kejagung sebelumnya telah menyampaikan bahwa pengusutan kasus ini mencakup berbagai aspek, termasuk proses pengadaan barang dan jasa dalam program digitalisasi pendidikan yang nilainya disebut signifikan.
