Tenggarong, Kutai Kartanegara — Pasangan calon nomor urut 03, Dendi Suryadi dan Alif Turiadi, menegaskan komitmennya untuk menyejahterakan masyarakat Kutai Kartanegara melalui program unggulan yang menyasar langsung kebutuhan dasar warga.
Hal itu disampaikan dalam debat publik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kukar 2024 yang digelar di Gedung Bela Diri, Stadion Aji Imbut, Tenggarong Seberang, Rabu (9/4/2025) malam.
Merujuk pada hasil survei Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Otonomi dan Politik Lokal Universitas Mulawarman pada tahun 2024, indeks kesejahteraan sosial Kukar berada di kategori “baik” dengan angka 70,29 persen. Namun, tiga aspek masih memerlukan perhatian khusus karena indeksnya di bawah 70 persen, yakni kesehatan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam sesi debat, Dendi menyoroti perlunya peningkatan layanan kesehatan secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa, meskipun Kukar memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besar, masih banyak warga yang belum mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak.
“Kami ingin mewujudkan pelayanan kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat Kutai Kartanegara. Kalau perlu 100 persen gratis bagi yang ingin berobat,” tegas Dendi.
Ia juga menekankan bahwa amanat undang-undang yang mewajibkan alokasi minimal 10 persen dari APBD untuk bidang kesehatan harus diimplementasikan dengan serius dan tepat sasaran.
Dalam bidang ekonomi, Dendi-Alif berkomitmen untuk membasmi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dianggap sebagai penghambat utama pembangunan ekonomi daerah.
“Sepanjang tiga penyakit laten ini tidak kita benahi, maka pembangunan ekonomi akan terus menghadapi tantangan berat,” ucap Dendi.
Pasangan ini ingin menciptakan iklim ekonomi yang bersih dan kondusif bagi tumbuhnya pelaku usaha, terutama UMKM.
Komitmen lain yang disampaikan adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui dukungan nyata terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dendi mengkritik kebijakan bantuan stimulus yang selama ini sering tidak tepat sasaran.
“Bantuan dari pemerintah kadang malah diterima oleh orang-orang yang bukan pelaku usaha. Ini harus diubah. Kami akan pastikan bantuan menyentuh langsung pelaku UMKM yang memang membutuhkan,” tegasnya.
