Kutai Kartanegara – Proses rekrutmen pendamping desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah selesai. Kini, mereka memasuki tahap penandatanganan kontrak sebelum mulai bertugas di wilayah masing-masing.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa para pendamping yang ditempatkan di kecamatan atau desa/kelurahan terdiri dari tenaga baru serta mereka yang dipromosikan dari pendamping lokal desa (PLD) menjadi pendamping kecamatan.
“Pendamping kecamatan memiliki tugas tambahan untuk berkoordinasi dengan pendamping desa. Mereka ditempatkan di empat kecamatan, yakni Samboja Barat, Samboja, Kota Bangun Darat, dan Muara Muntai. Selain itu, ada tambahan pendamping di beberapa desa dan kelurahan, sebagian besar merupakan warga setempat,” ujar Arianto.
Tugas utama pendamping desa adalah mengawal kebijakan kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di Kalimantan Timur, hanya Kukar dan Berau yang memiliki program ini.
Salah satu program yang menjadi fokus pendamping desa adalah pembangunan berbasis rukun tetangga (RT), di mana setiap RT menerima Rp50 juta per tahun untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, DPMD Kukar juga menugaskan pendamping desa untuk memastikan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, serta pendataan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa berjalan sesuai regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Desa dan peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Mereka bertugas untuk membina dan mendampingi desa, termasuk memastikan desa memahami tugas-tugas mandatory dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tambah Arianto.
Dengan kehadiran pendamping desa, diharapkan program pembangunan desa di Kukar dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. (Adv/Diskominfo Kukar)
