SAMARINDA — Kasus korupsi tambang di Kutai Kartanegara (Kukar) dengan dugaan kerugian negara Rp6,85 triliun memasuki tahap tuntutan. Jaksa menuntut tujuh terdakwa dengan hukuman penjara antara lima hingga 13 tahun dalam persidangan di Samarinda, Selasa, 17 November 2026.
Tuntutan berbeda untuk tujuh terdakwa
Perkara ini menyeret tujuh terdakwa yang didakwa terlibat dalam rangkaian aktivitas pertambangan dan pengelolaan hasil tambang yang menimbulkan kerugian besar bagi negara. Dalam persidangan, tuntutan disesuaikan dengan peran dan tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa.
Jaksa menilai perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban atas tata kelola pertambangan. Penilaian itu menjadi bagian dari dasar tuntutan pidana yang dibacakan di hadapan majelis hakim.
Kerugian negara Rp6,85 triliun
Nilai kerugian negara yang dibahas dalam perkara ini mencapai Rp6,85 triliun. Angka tersebut menjadi salah satu bagian utama dalam pembuktian perkara dan tuntutan pidana yang diajukan di hadapan majelis hakim.
Sidang berlangsung di Samarinda pada Selasa sore. Setelah pembacaan tuntutan, proses hukum akan berlanjut pada agenda pembelaan dari para terdakwa atau penasihat hukumnya sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.
Menunggu putusan pengadilan
Tuntutan jaksa belum menjadi putusan akhir. Majelis hakim masih akan mempertimbangkan seluruh keterangan saksi, alat bukti, dakwaan, tuntutan, serta pembelaan sebelum memutus perkara.
Putusan nantinya akan menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing terdakwa sekaligus menjadi rujukan penting bagi pengawasan tata kelola pertambangan di Kalimantan Timur.
Baca juga: Berita hukum terbaru di Kalimantan Timur




























