Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah di Ruang Rapat Lantai 1 Bappeda Kutai Kartanegara, yang berlangsung dari 4 hingga 20 Maret 2025. Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan program pembangunan, memperjelas indikator, serta memastikan target kinerja dapat tercapai dengan lebih efektif.
Melalui forum ini, diharapkan proses pembangunan di Kukar dapat berjalan lebih optimal dengan mengurangi kebijakan yang tumpang tindih dan meningkatkan efektivitas pencapaian target pembangunan. Forum ini juga bertujuan mengintegrasikan usulan dari hasil Musrenbang Kecamatan dengan rencana program perangkat daerah agar lebih tepat sasaran.
Sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah, kegiatan ini mengacu pada aspirasi masyarakat yang dihimpun di tingkat kecamatan. Forum ini juga memberikan kesempatan kepada perangkat daerah untuk mengoordinasikan dan menyelaraskan program yang akan dilaksanakan, sehingga dapat saling mendukung dan tidak tumpang tindih.
Beberapa perangkat daerah yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Setiap dinas menyampaikan rancangan program dan kegiatan yang akan dibahas bersama pemangku kepentingan terkait.
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Aji Ali Husni, menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting. Ia menambahkan bahwa forum ini akan berlangsung hampir tiga minggu, di mana setiap perangkat daerah mengikuti sesi sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Pada setiap sesi, perangkat daerah mempresentasikan rencana kerja mereka yang kemudian disesuaikan agar lebih efektif dalam mencapai target pembangunan daerah Kukar. Menurut Aji Ali, mekanisme forum ini dilakukan melalui koordinasi dan kesepakatan bersama antar-perangkat daerah, sehingga program-program yang direncanakan dapat saling melengkapi dan mendukung tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.
Ia juga berharap, melalui forum ini, rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026 dapat disusun dengan lebih matang, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat Kukar.
Selain melibatkan perangkat daerah, forum ini juga mengundang berbagai pemangku kepentingan seperti Camat, Kepala Desa, serta perwakilan masyarakat. Tujuannya adalah memastikan proses perencanaan pembangunan bersifat partisipatif dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. (Adv/Diskominfo Kukar)
