Pemerintah Kota Samarinda meluncurkan Perbaikan Tata Kelola Rujukan Kasus Perempuan dan Anak Kota Samarinda atau Rupawan pada Senin, 16 November 2026. Inovasi ini dirancang untuk mempercepat penanganan korban kekerasan melalui standar rujukan yang lebih jelas dan koordinasi lintas sektor.
Rupawan Samarinda pangkas hambatan rujukan korban
Peluncuran berlangsung di Balai Kota Samarinda. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda, Violetta, mengatakan Rupawan dibuat agar korban tidak terhambat oleh proses birokrasi ketika membutuhkan layanan lanjutan.
“Inovasi ini memastikan korban kekerasan mendapatkan penanganan lanjutan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.”
Kasus kekerasan lampaui catatan 2025
Data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda mencatat 265 kasus dengan 268 korban sepanjang Januari-September 2026. Korban terdiri atas 102 perempuan dan 166 anak.
Jumlah kasus dalam sembilan bulan tersebut sudah melampaui catatan sepanjang 2025, yakni 264 kasus dengan 303 korban. Kondisi itu menjadi salah satu alasan penguatan sistem rujukan dinilai mendesak.
Rupawan diperkuat Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 400.2.1/337/HK-KS/XI/2026 yang ditetapkan pada 2 November 2026. Aturan itu mengatur sinergi sejumlah unsur, termasuk Unit PPA kepolisian, UPTD PPA Kalimantan Timur, dinas sosial, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas kesehatan, puskesmas, serta relawan perlindungan anak berbasis masyarakat.
Layanan mencakup pendampingan dan pemulihan
Melalui Rupawan Samarinda, korban diharapkan memperoleh layanan yang terhubung, mulai dari pendampingan hukum, pemeriksaan kesehatan, pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, hingga perlindungan berkelanjutan.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Wali Kota Samarinda, Sucipto Wasis, menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan menjalankan standar layanan dengan konsisten serta menempatkan keselamatan korban sebagai prioritas.
Masyarakat yang membutuhkan pendampingan dapat menghubungi layanan darurat 112 atau SAPA 129. Pengaduan juga tersedia melalui hotline UPTD PPA Kota Samarinda di 0823-2442-1313. Kanal tersebut terhubung dengan sistem informasi perlindungan perempuan dan anak agar laporan dapat ditangani secara cepat dan terukur.


























