SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda belum terburu-buru menyusun regulasi daerah terkait rokok elektrik atau vape setelah Majelis Ulama Indonesia menetapkan penggunaannya haram. Pemkot akan mempelajari isi fatwa secara utuh sebelum menentukan langkah kebijakan.
Pemkot Samarinda siapkan kajian hukum
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan pemerintah perlu memperoleh salinan resmi dan memahami seluruh klausul fatwa. Kajian akan mempertimbangkan aspek hukum, kondisi sosial, serta dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku UMKM.
“Saya mau cari dulu lengkapnya fatwa itu, baru nanti kami koordinasikan. Pembuatan peraturan itu harus dipikirkan secara komprehensif,” kata Andi, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Andi, fatwa lembaga keagamaan dan peraturan pemerintah memiliki kedudukan berbeda. Karena itu, fatwa tidak otomatis membuat pemerintah daerah wajib menerbitkan aturan baru.
Regulasi vape belum diputuskan
Pemkot Samarinda masih membuka ruang koordinasi dengan MUI Kota Samarinda dan dialog dengan elemen masyarakat. Setiap keputusan, kata Andi, harus memiliki landasan hukum yang kuat serta memperhitungkan dampaknya terhadap warga dan pelaku usaha.
“Tidak bisa dipahami bahwa ketika ada fatwa, seolah-olah wajib bagi kami untuk langsung membuat peraturan. Lapangannya berbeda, jadi kita harus bijak dalam menyikapi ini,” ujarnya.
Dengan demikian, pemerintah kota belum menetapkan bentuk maupun jadwal regulasi khusus vape. Proses berikutnya menunggu kajian menyeluruh dan koordinasi lintas pihak.


























