Menjelang Idulfitri 1446 H, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting di Aula Kantor Bappeda Kukar, Selasa (25/3/2025). Rakor ini membahas strategi pengendalian inflasi dan menjaga kondusivitas daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Wakil Ketua III DPRD Kukar Aini Faridah, perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim Iwan Kurniawan, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kukar, perwakilan Bulog Cabang Samarinda, serta tokoh ulama. Sekretaris Daerah Kukar, Dr. H. Sunggono, membuka rakor tersebut mewakili Bupati Kukar, Edi Damansyah.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ahyani Fadianur Diani, menjelaskan bahwa Pemkab Kukar telah menyiapkan berbagai program untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Langkah-langkah itu mencakup percepatan operasi pasar, efisiensi distribusi bahan pokok, serta pemantauan harga guna menjamin keterjangkauan hingga pasca-Idulfitri.
“Pemerintah Kabupaten Kukar menerapkan prinsip 4K, yaitu memastikan ketersediaan pasokan, memantau kestabilan harga, menjamin kelancaran distribusi, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Ahyani.
Dalam sambutannya, Sekda Kukar, Dr. H. Sunggono, menyampaikan pesan Bupati Kukar bahwa kebijakan pengendalian inflasi telah diterapkan melalui berbagai langkah. Di antaranya, operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), inspeksi pasar bersama Polres, Disperindag, serta Dinas Ketahanan Pangan, hingga pelaporan rutin ke Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, Pemkab Kukar juga mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung operasi pasar, termasuk penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang akan disesuaikan dengan perkembangan harga barang dan jasa.
Dalam menghadapi potensi kenaikan harga selama Ramadan dan Idulfitri, Pemkab Kukar mengimbau seluruh pihak terkait untuk memperkuat pemantauan harga komoditas utama seperti beras, cabai, bawang, daging, serta telur ayam.
Pemerintah daerah juga akan bersinergi dengan Satgas Pangan dan aparat penegak hukum guna mencegah penimbunan, gangguan distribusi, serta penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG.
“Semoga rapat ini dapat memperkuat sinergi antarinstansi demi menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat Kutai Kartanegara,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo Kukar)
