KUTAI KARTANEGARA – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan respons cepat terhadap warga terdampak banjir yang mengungsi ke posko darurat di berbagai wilayah, termasuk Kecamatan Loa Kulu. Penyaluran bantuan dilakukan melalui dapur umum serta dukungan logistik lainnya, sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Plt Kepala Dinsos Kukar, Yuliandris Suherdiman, bersama Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan TMP, Riadi Hadinoto, menegaskan bahwa bantuan baru bisa disalurkan jika terdapat permohonan resmi dari pemerintah desa atau kelurahan, serta adanya kondisi pengungsian warga.
“Jika tidak ada pengungsian, bantuan tidak diberikan, terutama untuk banjir yang sifatnya musiman seperti di Kembang Janggut dan Tabang. Meski secara kasat mata itu banjir, tapi warga sudah terbiasa dan siap menghadapi,” jelas Riadi.
Ia mencontohkan bahwa di beberapa wilayah hulu, warga umumnya mengantisipasi banjir dengan membangun rumah bertingkat. Bahkan, fenomena banjir ini kerap dianggap sebagai berkah, terutama bagi sektor perikanan yang justru meningkat hasil panennya saat musim banjir.
“Warga di sana justru menanti banjir karena ikan melimpah. Jadi bantuan dari kami fokus pada wilayah yang mengalami dampak langsung dan mendesak, seperti Loa Kulu, di mana warga benar-benar harus mengungsi dan kesulitan pangan,” lanjutnya.
Dinsos Kukar telah mendirikan dapur umum di lokasi terdampak, dibantu oleh sejumlah pihak seperti PT MHU, Baznas Kukar, PMI, dan relawan lainnya.
Riadi juga menjelaskan bahwa pengalaman serupa pernah terjadi saat Kementerian Sosial dipimpin oleh Tri Rismaharini. Saat itu, pihak kementerian mempertanyakan absennya bantuan untuk warga terdampak banjir di Kukar. Namun setelah dilakukan klarifikasi, diketahui bahwa kondisi tersebut bukan banjir akibat musibah, melainkan banjir pasang yang memang rutin terjadi.
“Air tidak mengalir deras, melainkan naik akibat pasang Mahakam, ditambah hujan dan air laut naik. Jadi bukan kategori musibah,” tegas Riadi.
Untuk penyaluran bantuan, Dinsos Kukar tetap mengacu pada mekanisme formal, yakni usulan dari pemerintah desa/kelurahan yang menyertakan data penerima secara lengkap sesuai dengan ketentuan dalam SPM. (Adv/Diskominfo Kukar)
