Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025), Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, mendapat teguran keras dari para anggota Dewan.
Para anggota DPR kecewa karena Simon tidak memberikan penjelasan terkait kasus korupsi pengelolaan minyak yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu pengoplosan bensin Pertamax oleh Pertamina.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P, Mufti Anam, menyampaikan kekecewaannya terhadap Simon karena kasus Pertamax oplosan sama sekali tidak disinggung dalam paparan yang disampaikan. Menurutnya, masyarakat telah menunggu penjelasan Pertamina terkait kasus ini selama berminggu-minggu.
“Kami tunggu-tunggu dari tadi paparan soal ter-update Pertamax oplosan, tapi tidak ada sebait kata pun yang menjelaskan di kesempatan ini,” ujarnya.
Mufti Anam menambahkan bahwa masyarakat merasa marah besar terhadap Pertamina, khususnya karena kasus ini terungkap di bulan suci Ramadan. Ia menyatakan bahwa masyarakat merasa tertipu selama bertahun-tahun terkait kualitas BBM yang dijual Pertamina.
Mufti juga mengingatkan bahwa pada Desember 2024, DPR sudah mempertanyakan kualitas BBM yang diproduksi oleh Pertamina, dan kekhawatiran mereka terbukti menjadi masalah besar yang meledak saat ini.
Berdasarkan informasi terbaru, kasus ini melibatkan kontrak antara Pertamina dan pihak swasta yang sudah berlangsung sejak 2017, dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun.
Ia mendesak agar Simon memberikan penjelasan sejelas-jelasnya terkait masalah tersebut sebelum rapat berakhir. Kasus Pertamax oplosan ini juga telah masuk dalam penyelidikan pihak Kejaksaan, dan masyarakat menuntut transparansi serta pertanggungjawaban dari Pertamina.
