SAMARINDA – Ketergantungan Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap sektor pertambangan menjadi pekerjaan rumah besar dalam menyiapkan masa depan ekonomi daerah. Di tengah keterbatasan sumber daya alam yang tidak terbarukan, daerah dituntut segera membangun sumber penghidupan alternatif agar masyarakat tidak kehilangan tumpuan ekonomi ketika aktivitas tambang menyusut.
Pentingnya mempercepat transisi tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik Dua Tahun Asta Cita yang digelar Sahabat Hijau Nusantara di Yen’s Delight Coffee Pastry & Resto, Samarinda, Sabtu (31/10/2026). Mengangkat tema “Hidup Setelah Tambang, Ekonomi Hijau Daerah”, forum itu mempertemukan pemerhati lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk membahas arah pembangunan Kaltim yang lebih berkelanjutan.
Ketergantungan ekonomi terhadap tambang terlihat dari kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Data DJPb Kanwil Kaltim dan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim 2025 mencatat, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 35,34 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltim pada triwulan I-2025. Sementara itu, hingga Juli 2025, komoditas pertambangan masih menyumbang 76,54 persen nilai ekspor daerah.
Direktur Eksekutif PROGRESS INDONESIA yang juga mantan Ketua Umum PP KAMMI, Taufik Amrullah, menilai besarnya kontribusi sektor tambang semestinya menjadi modal untuk mempersiapkan transformasi ekonomi. Bukan justru menjadi alasan untuk saling menyalahkan.
Menurut dia, karakter pertambangan yang bergantung pada sumber daya tidak terbarukan membuat pemerintah dan masyarakat harus mulai menyiapkan sektor alternatif sejak sekarang.
“Tambang bukan sumber daya yang bisa diandalkan selamanya. Karena itu, kita harus mulai mempersiapkan kehidupan setelah tambang dari sekarang. Potensi ekonomi yang dimiliki daerah harus menjadi modal untuk membangun kemandirian masyarakat,” ujarnya.
Taufik menyebut Kaltim sebenarnya telah memiliki fondasi untuk mengembangkan ekonomi hijau. Di antaranya melalui Low Carbon Growth Strategy (LCGS) dan Green Growth Compact yang mulai dijalankan sejak Mei 2016 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Namun, berbagai kebijakan tersebut perlu diterjemahkan menjadi program nyata. Sebab, keberhasilan transisi ekonomi tidak cukup diukur dari banyaknya dokumen perencanaan, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat.
Rimbawan senior Kementerian Kehutanan, Ismail Akbar, menekankan pentingnya memastikan program ekonomi hijau benar-benar berjalan hingga tingkat desa. Menurut dia, ukuran keberhasilan harus terlihat dari terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan warga, hingga membaiknya kondisi lingkungan.
“Keberhasilan ekonomi hijau jangan hanya diukur dari banyaknya program atau dokumen kebijakan. Yang lebih penting adalah apakah masyarakat memperoleh pekerjaan dan pendapatan, produk lokal memiliki pasar yang berkelanjutan, serta kondisi lahannya semakin membaik,” kata Ismail.
Dia memaparkan, sejumlah potensi ekonomi alternatif dapat dikembangkan melalui agroforestri. Misalnya, budidaya kakao, rempah-rempah, dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Jasa lingkungan serta energi bersih juga dinilai memiliki peluang untuk menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat desa.
Pengembangan sektor tersebut, lanjut Ismail, harus melibatkan seluruh kelompok masyarakat. Perempuan dapat mengambil peran dalam menjaga ketahanan pangan, sementara generasi muda didorong memanfaatkan teknologi dan pemasaran digital untuk memperluas pasar produk lokal.
Pandangan serupa disampaikan pemerhati pemberdayaan perempuan sekaligus kandidat doktor Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman, Dina Riska. Dia mengingatkan, ekonomi hijau harus menghadirkan manfaat yang adil dan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi.
“Ekonomi hijau harus memastikan tiga hal berjalan bersamaan, yakni mengurangi tekanan terhadap lingkungan, menciptakan sumber pendapatan yang layak, serta membuka akses yang inklusif bagi perempuan dan generasi muda,” ujarnya.
Pemuda Diajak Jaga Persatuan
Di luar persoalan ekonomi dan lingkungan, diskusi juga menyoroti pentingnya menjaga persatuan masyarakat di tengah perubahan sosial. Perwakilan Pemuda Samarinda mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpecah akibat hoaks, disinformasi, fitnah, maupun ujaran kebencian.
“Kami pemuda Samarinda ingin menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kita bersaudara. Mari jaga persatuan dan kesatuan, serta bersama-sama memerangi hoaks, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Indonesia, kita jaga bersama!” serunya.
Pesan tersebut menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya membutuhkan kebijakan ekonomi dan lingkungan. Ketahanan sosial serta kemampuan masyarakat menghadapi informasi menyesatkan juga menjadi bagian penting dalam proses transformasi.
Diskusi ditutup dengan kesepakatan mengenai lima indikator evaluasi yang perlu diperhatikan sebelum menjalankan inisiatif ekonomi hijau di daerah. Prinsip yang ditekankan adalah transisi ekonomi harus menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lahan dirawat, usaha dikuatkan, dan manfaat dibagi bersama menjadi rangkuman pesan dalam forum tersebut.
Sahabat Hijau Nusantara merupakan komunitas yang bergerak di bidang advokasi lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Organisasi ini mendorong percepatan transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia.
