KATAIKN.COM — Okupansi hotel Kaltim turun ke kisaran 30 hingga 35 persen per Jumat, 12 Juni 2026. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kaltim Sahmal Ruhip menilai penurunan itu dipicu kombinasi efisiensi anggaran pemerintah, mahalnya tiket pesawat, dan melambatnya aktivitas yang terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Sahmal, penurunan hunian tidak terjadi di satu-dua hotel saja. Hampir seluruh pelaku usaha perhotelan di Kalimantan Timur ikut merasakan tekanan, meski hotel yang berada di pusat perbelanjaan atau titik strategis masih sedikit lebih tertolong dibanding properti lain.
Aktivitas IKN tidak lagi seramai fase puncak
Sahmal mengatakan kunjungan ke Balikpapan ikut terkoreksi setelah agenda yang berkaitan dengan IKN tidak seintens beberapa waktu lalu. Saat fase pembangunan sedang tinggi, arus pekerja proyek, konsultan, dan pejabat pemerintah sempat menopang tingkat hunian hotel di daerah ini.
“Kondisi saat ini memang berat. Okupansi rata-rata hanya sekitar 30 sampai 35 persen. Hanya beberapa hotel tertentu yang masih relatif lebih baik karena berada di lokasi strategis,” kata Sahmal.
Ia menambahkan, lesunya kunjungan yang terkait dengan IKN otomatis memukul sektor penginapan. Padahal, geliat pembangunan Nusantara sebelumnya ikut mendongkrak mobilitas ke Balikpapan dan wilayah sekitar. Di sisi lain, perkembangan terbaru investasi dan agenda kelembagaan di ibu kota baru masih terus bergerak, seperti terlihat pada laporan investasi swasta IKN yang sudah dikontrak Rp73 triliun, tetapi dampaknya ke hunian hotel belum kembali sekuat fase puncak pekerjaan lapangan.
Tiket pesawat mahal dan efisiensi anggaran menekan permintaan
Selain faktor IKN, PHRI Kaltim menilai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah ikut mengurangi rapat, pertemuan, dan perjalanan dinas yang selama ini menjadi salah satu penopang utama tamu hotel. Harga tiket pesawat yang masih tinggi juga membuat perjalanan bisnis maupun wisata ke Kaltim menjadi lebih mahal.
“Dulu banyak kegiatan yang berkaitan dengan IKN sehingga tingkat kunjungan ke Balikpapan cukup tinggi. Sekarang aktivitas itu tidak seramai sebelumnya sehingga otomatis berpengaruh terhadap hotel,” ujarnya.
Sahmal menilai perlambatan ini merupakan akumulasi berbagai faktor ekonomi, mulai dari biaya operasional yang meningkat, daya beli masyarakat yang belum pulih penuh, sampai pergerakan uang di masyarakat yang belum kencang. Karena itu, isu beberapa hotel membuka opsi penjualan aset dinilai belum otomatis menandakan krisis menyeluruh, melainkan bagian dari dinamika usaha di tengah pasar yang melambat.
Hotel pilih kurangi jam kerja, belum PHK massal
PHRI Kaltim menyebut pelaku usaha hotel sejauh ini masih berupaya bertahan tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja massal. Sejumlah hotel lebih dulu mengambil langkah efisiensi berupa pengurangan jam kerja atau penyesuaian jadwal karyawan.
“Kalau pengurangan jam kerja memang ada di beberapa tempat, tetapi untuk PHK massal kami berharap tidak sampai terjadi. Hotel-hotel masih berupaya bertahan dengan berbagai cara,” katanya.
Ke depan, PHRI berharap pemerintah dan pemangku kepentingan memperbanyak event olahraga, festival, pameran, serta kegiatan berskala nasional atau regional di Kaltim agar tingkat hunian hotel kembali terdorong. Bagi industri perhotelan, pemulihan dinilai tidak cukup mengandalkan wisatawan saja, melainkan juga bergantung pada pulihnya mobilitas ekonomi dan kegiatan bisnis.
