Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan membuka lelang proyek pembangunan kompleks gedung parlemen dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Februari 2025. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,2 triliun dari APBN untuk proyek tersebut.
Kepala Satgas Pembangunan IKN, Danis Sumadilaga, menyatakan bahwa pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, serta sarana dan prasarana pendukungnya akan dimulai pada 2025 dan ditargetkan selesai sebelum Agustus 2028.
“Insyaallah, Februari 2025 kita mulai proses lelang untuk kawasan legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya,” ujar Danis di IKN, Sabtu (25/1/2025).
Ia menambahkan, kontrak pembangunan akan berlangsung dari 2025 hingga 2027, untuk memastikan rencana Presiden Prabowo Subianto berkantor di IKN pada Agustus 2028 dapat terwujud.
Targetnya, pada saat itu IKN sudah dilengkapi gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif beserta fasilitas pendukung lainnya, menjadikan Nusantara sebagai pusat politik Indonesia.
Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan Otorita IKN dan Kementerian PU untuk meninjau ulang desain kompleks gedung parlemen dan yudikatif demi memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana.
Pada hari yang sama, puluhan anggota MPR mengunjungi IKN untuk meninjau progres pembangunan infrastruktur. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, bersama Danis Sumadilaga, sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa pembangunan IKN tetap sejalan dengan arahan Presiden Prabowo.
