Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui desain baru kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 21 April 2026. Keputusan ini menjadi sinyal bahwa pembangunan pusat pemerintahan di Nusantara bergerak ke tahap yang lebih konkret, terutama pada area yang akan menjadi rumah bagi lembaga legislatif dan yudikatif.
Dalam perkembangan terbaru, rancangan itu menempatkan kompleks DPR/MPR dan unsur yudikatif di area yang berdekatan dengan Istana Kepresidenan di IKN. Penataan tersebut diharapkan membuat konfigurasi pusat pemerintahan lebih terhubung dan efisien, baik dari sisi mobilitas maupun pengamanan kawasan.
Pemerintah juga membidik agar pengerjaan kawasan strategis tersebut bisa rampung pada 2027. Target itu menandai percepatan lanjutan pembangunan IKN setelah infrastruktur dasar dan sejumlah fasilitas utama mulai berjalan bertahap.
Bagi pemerintah, penyatuan desain kawasan legislatif-yudikatif bukan sekadar soal estetika bangunan. Skema itu juga menjadi bagian dari penegasan identitas IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang dirancang modern, tertata, dan saling terhubung antarlembaga. Dengan rancangan baru ini, proses pembangunan diharapkan lebih sinkron antara konsep, fungsi, dan kebutuhan operasional negara.
Keputusan tersebut juga memberi kepastian baru bagi arah pembangunan Nusantara. Setelah berbagai tahapan penyesuaian desain, pemerintah kini memasuki fase yang lebih detail untuk memastikan kawasan inti pemerintahan bisa berjalan sesuai target dan memberi ruang bagi perpindahan fungsi kelembagaan secara bertahap.
