Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keputusan menaikkan gaji para hakim bukanlah bentuk pemanjaan, melainkan langkah serius untuk memperkuat sistem hukum di Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam acara pengukuhan hakim Mahkamah Agung di Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Prabowo mengumumkan bahwa besaran kenaikan gaji bervariasi tergantung golongan, dengan peningkatan tertinggi mencapai 280 persen—khususnya bagi hakim golongan junior. Namun, ia menilai angka tersebut masih belum ideal.
“Saya anggap ini belum cukup. Delapan belas tahun para hakim tidak menerima kenaikan gaji, bahkan tiga persen pun tidak. Itu tidak adil,” ujar Prabowo dalam pidatonya yang disiarkan Kompas TV.
Ia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim adalah investasi jangka panjang dalam membangun integritas lembaga peradilan. “Ini bukan soal memanjakan. Justru lebih baik anggaran negara digunakan untuk memperkuat hakim daripada dicuri oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab,” tegasnya.
Presiden juga menyoroti pentingnya ketegasan dalam menegakkan hukum, sembari mengkritik sejumlah oknum penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang. “Banyak yang diberi tanggung jawab malah menipu negara, berbohong kepada atasan, mencuri uang rakyat,” ucapnya.
Namun, Prabowo optimistis dengan sistem hukum yang kuat, Indonesia bisa menertibkan diri. “Dengan hakim yang tak bisa dibeli, aparat penegak hukum yang bekerja profesional, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang berhasil dan tertib.”
Ia juga mengungkap keprihatinan setelah mengetahui masih banyak hakim yang belum memiliki rumah dinas dan tinggal di rumah kontrakan. Pemerintah, menurutnya, telah menyiapkan program pembangunan perumahan secara besar-besaran untuk para hakim.
“Saya monitor langsung. Kita akan segera laksanakan. Kita butuh hakim-hakim yang kuat secara moral dan sejahtera secara ekonomi,” tandasnya.
