Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/2/2025). Pemanggilan ini dilakukan di tengah polemik terkait kebijakan distribusi LPG 3 kg, yang sempat membuat pengecer dilarang menjual gas bersubsidi tersebut.
Seperti diketahui, pemerintah sebelumnya mengeluarkan aturan yang membatasi penjualan LPG 3 kg hanya di pangkalan resmi. Namun, setelah mendapatkan berbagai respons dari masyarakat, kebijakan ini dilonggarkan dengan syarat pengecer harus mendaftarkan diri sebagai sub-pangkalan untuk memastikan distribusi lebih tertata.
Setibanya di Istana, Bahlil menjelaskan bahwa ia akan melaporkan hasil inspeksi lapangan yang dilakukan pagi hari. Sidak tersebut bertujuan untuk melihat langsung kondisi terkini distribusi LPG 3 kg di masyarakat.
“Saya baru mau rapat dengan Bapak Presiden. Pagi tadi saya turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi terakhir, dan Alhamdulillah, situasi sudah mulai membaik. Tidak seperti kemarin, sekarang ada perbaikan yang cukup bagus,” ujar Bahlil kepada awak media.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah berupaya menata ulang mekanisme distribusi LPG 3 kg agar subsidi yang diberikan dapat benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Lebih lanjut, Bahlil menyoroti besarnya anggaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk LPG 3 kg, yang mencapai Rp 87 triliun per tahun. Oleh karena itu, kebijakan penataan distribusi ini dinilai penting agar subsidi bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Penataan ini kita lakukan untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar sampai kepada mereka yang berhak. Jangan sampai ada penyimpangan yang merugikan masyarakat kecil,” jelasnya.
Selain Bahlil, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga hadir di Istana Kepresidenan pada waktu yang sama. Amran menyampaikan bahwa ia dipanggil Presiden Prabowo untuk mendampinginya dalam pertemuan dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Meski belum diketahui secara pasti agenda pertemuan tersebut, kehadiran dua menteri dalam waktu bersamaan mengindikasikan adanya pembahasan strategis di bidang energi dan pangan yang menjadi perhatian pemerintah saat ini.
