Selain itu, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) juga akan dilakukan. Presiden Prabowo menargetkan IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota pada 2028. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah akan menggenjot pembangunan gedung legislatif dan yudikatif setelah sebelumnya memprioritaskan gedung eksekutif pada tahap pertama.
Instruksi Presiden: Efisiensi Anggaran Rp 306,6 Triliun
Pemerintah mengambil langkah efisiensi dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran hingga Rp 306,6 triliun. Kebijakan ini diperkuat dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 yang meminta kementerian dan lembaga menekan pengeluaran, kecuali untuk belanja pegawai dan bantuan sosial.
Sejumlah pos anggaran yang dipastikan mengalami pemangkasan mencakup alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, serta rapat dan seminar yang dinilai tidak memberikan hasil nyata. Langkah ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap pembangunan IKN, mengingat proyek ini pertama kali dimulai di era Presiden Joko Widodo.
IKN Terancam Mangkrak? OIKN Membantah
Di tengah isu bahwa proyek IKN berisiko terhenti akibat pemangkasan anggaran, Juru Bicara Otorita IKN (OIKN), Troy Pantouw, menegaskan bahwa pembangunan tetap berjalan sesuai rencana. Ia membantah kabar bahwa para pekerja akan dipulangkan dan menyatakan bahwa tahap kedua akan tetap fokus pada pengembangan ekosistem yudisial dan legislatif serta infrastruktur pendukung lainnya.
Anggaran IKN Diblokir, Apa Dampaknya?
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran untuk pembangunan IKN di kementeriannya dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi. Dari total alokasi anggaran sebesar Rp 14,87 triliun, pencairan dana akan dibahas lebih lanjut dengan DPR.
Sementara itu, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa pemblokiran ini bukan akhir dari pembangunan IKN. Pemerintah masih memiliki mekanisme untuk membuka kembali anggaran dalam pembahasan dengan DPR.
Sumber Pendanaan Beragam, Swasta Mulai Masuk
Untuk tahap kedua, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 48,8 triliun yang akan digunakan untuk membangun kawasan perkantoran legislatif dan yudikatif beserta infrastruktur pendukungnya. Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis Hidayat Sumadilaga, memastikan proyek ini tetap berjalan sesuai rencana dalam periode 2025-2029.
Selain dari APBN, pendanaan tahap kedua akan lebih beragam, dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun dan investasi swasta yang diproyeksikan mencapai Rp 6,49 triliun hingga Februari 2025.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, mengungkapkan bahwa proporsi APBN dalam pembangunan IKN akan dikurangi secara bertahap. Pemerintah berharap dengan semakin jelasnya komitmen pembangunan, investor—baik domestik maupun asing—akan lebih tertarik menanamkan modal mereka di IKN.
Pemerintah Pastikan Pembangunan IKN Tetap Berjalan
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan akan tetap berjalan meskipun ada efisiensi anggaran. Presiden Prabowo pun telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan ibu kota baru ini dalam lima tahun ke depan.
Dengan strategi pendanaan yang lebih beragam dan komitmen pemerintah yang tetap kuat, pembangunan IKN diharapkan dapat terus berlanjut sesuai target dan menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.
