Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang membantah adanya pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998 menuai kecaman. Sejarawan sekaligus aktivis perempuan Ita Fatia Nadia menyebut klaim tersebut sebagai bentuk penyangkalan sejarah.
“Pernyataan Fadli Zon itu adalah sebuah dusta,” tegas Ita dalam konferensi pers daring, Jumat (13/6/2025).
Ia mengaku terlibat langsung sebagai anggota Tim Relawan Kemanusiaan yang dibentuk Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), untuk menangani korban tragedi tersebut.
Menurut Ita, para relawan saat itu kewalahan menangani banyaknya kasus kekerasan seksual di Jakarta.
“Kami mengalami langsung banyaknya laporan pemerkosaan. Pernyataan Fadli justru menegasikan trauma korban dan menghalangi proses penyembuhan sejarah bangsa,” ujar Ita.
Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo secara resmi mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu pada Mei 2023.
Salah satunya adalah peristiwa Mei 1998, termasuk di dalamnya kasus pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa, sebagaimana tercantum dalam temuan Tim PPHAM (Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat).
Ita mendesak Fadli Zon untuk meminta maaf kepada para korban, yang hingga kini masih memikul beban trauma. “Mereka belum mendapat keadilan dan terus merasa ditekan oleh narasi seperti ini,” katanya.
Pernyataan Fadli sebelumnya disampaikan dalam program Real Talk with Uni Lubis (8/6/2025), di mana ia menyebut tidak ada bukti soal pemerkosaan massal.
“Kalau ada, tunjukkan. Tidak pernah ada di buku sejarah,” ujarnya. Ia juga mengatakan bahwa sejarah sebaiknya ditulis dengan “tone positif” untuk menyatukan bangsa.
Fadli kini tengah memimpin upaya penulisan ulang sejarah Indonesia di bawah Kementerian Kebudayaan, yang menurutnya akan lebih menonjolkan pencapaian masa lalu ketimbang membongkar luka lama.
Namun bagi para pegiat HAM, pendekatan ini justru dikhawatirkan menghapus jejak penting dalam perjalanan sejarah bangsa.
