JAKARTA – Persiapan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 masih mengalami kendala anggaran di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Timur. PSU akan digelar di dua wilayah di Kaltim, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu.
Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengungkapkan bahwa PSU dengan cakupan luas menjadi tantangan utama, terutama terkait keterbatasan anggaran. “Kami sedang berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mencari solusi pendanaan, termasuk kemungkinan memanfaatkan dana sisa di provinsi atau mengajukan anggaran dari APBN,” ujarnya.
Selain kendala dana, PSU juga menghadapi tantangan terkait sumber daya manusia (SDM). Beberapa kasus pencopotan komisioner KPU di daerah, seperti di Banjarbaru dan Palopo, semakin menambah kompleksitas persiapan.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyoroti potensi masalah lain yang harus diwaspadai dalam PSU, termasuk dukungan pemegang kekuasaan seperti yang terjadi di Mahakam Ulu. “Kami menginstruksikan Bawaslu di daerah untuk meningkatkan patroli pengawasan guna memastikan PSU berjalan jujur dan adil,” katanya.
Pemerintah melalui Wamendagri Bima Arya tengah memetakan kondisi keuangan daerah guna memastikan PSU dapat terlaksana sesuai jadwal. “Jika APBD daerah tidak mencukupi, maka opsi pendanaan dari provinsi atau APBN akan dibahas lebih lanjut,” ujarnya.
PSU di Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu menjadi sorotan, mengingat kedua daerah ini berperan penting dalam peta politik Kalimantan Timur. Keputusan terkait pendanaan dan teknis pelaksanaan PSU akan sangat menentukan jalannya Pilkada 2024 secara keseluruhan.(az)
