Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berencana memangkas anggaran perjalanan dinas (Perjadin) dan pertemuan hingga 50% sebagai langkah efisiensi belanja daerah.
Kebijakan ini merespons Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan penggunaan anggaran yang lebih produktif dan tepat sasaran.
Dalam forum Ngapeh Hambat di Kantor Bappeda Kukar, Senin (17/2), Bupati Kukar Edi Damansyah menegaskan perlunya penghematan, terutama pada kegiatan yang tidak mendesak dan tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
“Tahun ini tidak ada lagi perjalanan dinas ke Batam atau Bali. Tahun lalu, kita menghabiskan Rp232 miliar untuk perjalanan ke luar Kukar. Ini harus dipangkas agar anggaran bisa dialokasikan ke program prioritas,” kata Edi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Sukotjo, memaparkan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan dengan persentase signifikan, antara lain:
- Perjadin Dalam Kota: dipangkas 50%
- Perjadin Biasa: dikurangi 60%
- Meeting Dalam Kota: berkurang 40%
- Meeting Luar Kota: dipotong hingga 75%
Alokasi anggaran Perjadin dalam APBD 2025 sebelumnya mencapai Rp462,82 miliar, termasuk:
- Perjadin Biasa: Rp223,96 miliar
- Perjadin Tetap: Rp1,55 miliar
- Perjadin Dalam Kota: Rp149,16 miliar
- Paket Meeting Dalam Kota: Rp29,51 miliar
- Paket Meeting Luar Kota: Rp58,62 miliar
Melalui kebijakan efisiensi ini, Pemkab Kukar menargetkan penghematan sekitar Rp231,41 miliar, yang akan dialokasikan untuk program pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
Bupati Edi juga mendorong agar kegiatan pelatihan dan workshop dilaksanakan di wilayah Kukar untuk menggerakkan perekonomian lokal.
“Kalau ada workshop atau pelatihan, laksanakan saja di Kembang Janggut atau wilayah lain di Kukar. Jangan keluar daerah, supaya uangnya tetap beredar di sini,” tegasnya.
Dengan strategi ini, Pemkab Kukar berharap belanja daerah lebih optimal dan setiap rupiah dalam APBD dimanfaatkan untuk kebutuhan prioritas masyarakat.(ADV/Diskominfo Kukar)
